Fraksi PDI Perjuangan Apresiasi Tim Inspektorat Cs yang Berhasil Mengurai Polemik TKD Pandanlandung

Ringkasan Berita:

• Abdul Qodir atau Adeng, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, memberi apresiasi atas kinerja Inspektorat bersama tiga Dinas lainnya untuk mengurai polemik Tanah Kas Desa (TKD) Pandanlandung
• Langkah itu dinilai cukup berhasil untuk meredam perseteruan antara perangkat desa, yang pro atas tukar guling TKD itu dengan warga, yang menolak tukar guling
• Adeng punya kepedulian terhadap polemik TKD Pandanlandung itu karena warga yang lagi bersiteru dan saling lapor ke Bupati Sanusi itu, dikenalnya

SURYAMALANG.COM, KABUPATEN MALANG - Kinerja Inspektorat bersama tiga Dinas lainnya, yang diturunkan Bupati Sanusi untuk mengurai polemik Tanah Kas Desa (TKD) Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang seluas 4.660 m3, dapat apreasiasi dari Abdul Qodir atau Adeng, Ketua Fraksi PDI Perjuangan.

Sebab, tim yang dipimpin oleh Arrie Hendrawan Mahardhieka SH, Kepala Kantor Bagian Hukum, yang juga merangkap jadi Plt Kepala Inspektorat itu dinilai cukup berhasil untuk meredam perseteruan antara perangkat desa, yang pro atas tukar guling TKD itu dengan warga, yang menolak tukar guling itu.

"Kami acungi empat jempol, luar biasa kinerjanya. Dari temuan-temuan tim itu akhirnya polemik antarwarga bisa diredam."

"Yang penting, nomor satu itu situasi di desa itu dibikin kondusif dulu."

"Soal penyebab dari polemik itu, biar nanti diurai setelah situasinya dingin," ungkap Adeng kepada SURYAMALANG.COM.

Adeng punya kepedulian terhadap polemik TKD Pandanlandung itu karena warga yang lagi bersiteru dan saling lapor ke Bupati Sanusi itu, dikenalnya.

Mereka itu merupakan Dapil (Daerah Pemilihan) Adeng saat berlangsung Pileg (Pemilihan Legislatif).

Baca juga: Inspektorat Cs Turun Tangan, Polemik TKD Pandanlandung Malang Belum Tukar Guling Baru Musdes

"Kami nggak terima warga, yang ada di Dapil saya diadu-adu seperti itu."

"Nanti, kami juga akan lapor ke Pak Bupati jika warga itu cuma dipakai alat oleh satu dua orang yang ingin TKD itu dikuasai pemilik modal," tegas Adeng, yang saat ini posisinya kian kuat karena jadi Sekretaris DPC PDIP.

Sementara, hasil tim, yang diketuai Hendra setelah turun ke Desa Pandanlandung, Jumat (5/6/2026) lalu, tinggal dilaporkan ke Bupati Sanusi.

Intinya, para perangkat desa, yang ingin menggalang warganya buat dikondisikan untuk melakukan tukar guling TKD, sebaiknya dibatalkan jika tak ingin kena masalah untuk kedua kalinya.

Sebab, hasil penyelidikan mereka, ditemukan dugaan yang bisa mengarah ke pelanggaran.

Belum ada proses tukar guling, yang dilalui, seperti persetujuan warga, persetujuan Bupati Sanusi, namun mereka sudah membikin cara sendiri.

Di antaranya, sudah menyiapkan lahan di Dusun Kuso, yang seakan-akan sudah terjadi tukar guling TKD.

Celakanya, lahan yang diklaim sebagai pengganti TKD itu saat ini sudah dibangun KDMP (Koperasi Desa Merah Putih), meski belum ada proses tukar gulingnya.