Penerimaan Murid Baru Malang Raya
DPRD Kota Malang Dorong Intervensi Sekolah Swasta untuk Atasi Keterbatasan Daya Tampung SMP Negeri
DPRD Kota Malang Dorong Intervensi Sekolah Swasta untuk Atasi Keterbatasan Daya Tampung SMP Negeri
Penulis: Benni Indo | Editor: Eko Darmoko
Ringkasan Berita:
- SMP negeri mengalami keterbatasan daya tampung dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Malang
- DPRD Kota Malang menilai solusi persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan lebih besar dari sekolah swasta melalui dukungan dan intervensi pemerintah daerah
- Pelaksanaan SPMB tahun ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG – Keterbatasan daya tampung SMP negeri masih menjadi persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Malang.
DPRD Kota Malang menilai solusi persoalan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan sekolah negeri, melainkan membutuhkan keterlibatan lebih besar dari sekolah swasta melalui dukungan dan intervensi pemerintah daerah.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang yang juga anggota Komisi D, Asmualik, mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah wilayah yang belum mendapatkan akses pendidikan negeri secara ideal karena keterbatasan daya tampung dan faktor jarak sekolah.
“SPMB tahun 2026 ini saya kira tidak jauh berbeda dengan sebelumnya."
"Memang masih belum ideal karena tidak semua titik di masyarakat mendapatkan akses yang dekat dengan sekolah,” kata Asmualik kepada SURYAMALANG.COM, Minggu (7/6/2026).
Ia menjelaskan kondisi tersebut paling banyak dirasakan calon peserta didik yang hendak melanjutkan ke jenjang SMP negeri.
Di sejumlah wilayah, siswa harus bersaing ketat untuk mendapatkan kursi karena keterbatasan jumlah sekolah negeri yang tersedia.
Akibatnya, tidak sedikit siswa yang akhirnya kalah dalam persaingan jalur domisili karena faktor jarak.
“Banyak laporan yang kami terima terkait jauhnya jarak sekolah yang dituju. Ada beberapa wilayah yang memang sulit masuk sekolah negeri karena kalah jarak,” ujarnya.
Baca juga: Pemkot Malang Perketat Zonasi untuk Mengatasi SD Negeri Kekurangan Murid, Belum Ada Rencana Merger
Menurut Asmualik, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah kuota sekolah negeri.
Pemkot Malang perlu memperkuat peran sekolah swasta agar menjadi alternatif yang benar-benar setara dari sisi kualitas maupun keterjangkauan biaya.
Ia mendorong pemerintah daerah memberikan intervensi terhadap sekolah swasta yang memiliki kualitas baik agar dapat diakses masyarakat dengan biaya yang lebih terjangkau.
“Pemerintah harus melakukan intervensi kepada sekolah swasta. Sekolah swasta yang mutunya bagus harus bisa dijangkau oleh anak-anak di sekitar, entah melalui subsidi atau mekanisme lain yang sesuai aturan,” katanya.
Selain itu, sekolah swasta yang kualitasnya masih tertinggal juga perlu mendapatkan perhatian agar kesenjangan mutu pendidikan di Kota Malang tidak semakin lebar.
Asmualik
DPRD Kota Malang
Pemkot Malang
Kota Malang
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
SPMB 2026
SURYAMALANG.COM
| Pemkot Malang Perketat Zonasi untuk Mengatasi SD Negeri Kekurangan Murid, Belum Ada Rencana Merger |
|
|---|
| Pendaftaran SPMB Online di Kabupaten Malang, Banyak yang Bingung Cara Daftar hingga Persyaratan |
|
|---|
| Jelang SPMB 2026 Kota Malang, Orang Tua Khawatir Anak Tak Dapat Bangku Sekolah Negeri |
|
|---|
| Penerimaan Siswa Baru 2026 di Kota Batu, Persoalan Ini yang Paling Banyak Ditanyakan Wali Murid |
|
|---|
| Jelang SPMB di Kota Malang, Anggota DPRD Soroti Fenomena SD Negeri Kekurangan Siswa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/suryamalang/foto/bank/originals/MPLS-Masa-Pengenalan-Lingkungan-Sekolah-MPLS-di-SMPN-6-Kota-Malang-Selasa.jpg)