Ketua DPRD Kota Malang Minta Maaf, Setuju Evaluasi MBG dan Kopdes Merah Putih

Ringkasan Berita:

• Pimpinan dan seluruh fraksi DPRD Kota Malang menemui massa aksi "Amarah Brawijaya".
• Ketua DPRD Kota Malang, menyatakan sepakat dengan tuntutan mahasiswa untuk menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih sembari mengevaluasi pelaksanaannya.
• Selain sepakat meneruskan lima tuntutan demonstran ke tingkat pusat, momen ini juga diwarnai aksi Fraksi PDI Perjuangan yang meminta maaf karena pernah merekomendasikan Mulyono (Joko Widodo) sebagai presiden.

SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kota Malang dari semua fraksi menyampaikan permohonan maaf atas berlangsungnya program prioritas nasional yang memicu keresahan warga, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan para demonstran yang memadati depan Gedung DPRD Kota Malang pada Senin (15/6/2026).

Hadir langsung menemui massa aksi di antaranya Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, perwakilan Fraksi PDI Perjuangan Harvad Kurniawan, serta Wakil Ketua DPRD Kota Malang Rimzah.

Dalam kesempatan tersebut, Amithya mengaku sangat memahami keresahan yang dirasakan oleh para mahasiswa terhadap rentetan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat luas.

“Saya memahami keresahan pendemo yang hadir sore ini. Terima kasih telah mengingatkan kami agar bisa mengevaluasi diri dan menyempurnakan kerja kami dalam masa jabatan sisa 2,5 tahun ke depan,” kata Amithya di hadapan massa aksi.

Sepakat Hentikan Sementara MBG

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan permohonan maaf karena adanya berbagai kebijakan yang dianggap belum sempurna.

Amithya menerangkan, DPRD Kota Malang memiliki keterbatasan kewenangan lantaran sejumlah program yang diprotes oleh mahasiswa sejatinya merupakan murni kebijakan dari pemerintah pusat.

“Saya menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas keresahan yang dialami atas kebijakan yang tidak sempurna. Kami berharap mampu menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat,” ujarnya.

Baca juga: Demo Indonesia Gawat Darurat Mahasiswa ke DPRD Malang, Amarah Brawijaya Desak MBG Dihentikan

Lebih lanjut, Amithya membeberkan DPRD dan Pemkot Malang sebenarnya telah melakukan evaluasi berkala terhadap sejumlah program nasional, termasuk Program MBG.

Bahkan, Pemkot Malang sudah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat daerah.

“Prinsip untuk MBG, sudah banyak evaluasi dari kami dan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” kata Amithya yang langsung disambut sorak-sorai dari para pendemo.

Di hadapan kepungan massa aksi, Amithya secara terbuka menyatakan sikapnya yang mendukung penghentian sementara sejumlah program nasional yang tengah menjadi sorotan tajam mahasiswa.

“Intinya kami minta maaf karena tidak mampu. Kami sepakat untuk memberhentikan MBG dan Kopdes Merah Putih,” ucapnya yang kembali disambut riuh sorakan massa pendemo.

PDIP Minta Maaf Pernah Rekomendasikan Mulyono

Sementara itu, anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Harvad Kurniawan, turut menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat mengenai dinamika politik nasional serta jalannya pengawasan terhadap pemerintah.

“Saya minta maaf atas kurangnya pengawasan eksekutif. Kami mendorong penolakan MBG, Kopdes, dan program yang tidak produktif bagi rakyat,” ujarnya tegas.