Ketua DPRD Kota Malang Minta Maaf, Setuju Evaluasi MBG dan Kopdes Merah Putih

Harvad memastikan, Fraksi PDI Perjuangan akan meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa ke fraksi tingkat pusat, termasuk mengenai transparansi APBN, stabilitas harga BBM, hingga percepatan transfer dana pusat ke daerah.

Baca juga: Respons Wali Kota Batu Soal Kasus Dugaan Pengeroyokan Wakil Ketua KONI Kota Batu Sinal Abidin

Di sela-sela pernyataannya, Harvad juga menyampaikan permohonan maaf terbuka karena partainya pernah merekomendasikan Mulyono sebutan lain untuk Joko Widodo maju sebagai calon presiden hingga terpilih untuk periode 2014-2024.

"Saya minta maaf karena partai kami merekomendasikan Mulyono menjadi presiden, saya minta maaf," tegasnya.

“Kami hari ini mengirim faksimili ke fraksi kami dan meminta agar aspirasi ini diteruskan ke tingkat pusat,” imbuh Harvad.

Gerindra Janji Kawal Surat Tuntutan Mahasiswa

Di sisi lain, Anggota Pimpinan DPRD Kota Malang dari Fraksi Gerindra, Rimzah, menyatakan pihaknya menerima seluruh poin tuntutan mahasiswa tanpa terkecuali dan berjanji akan menyampaikannya langsung kepada pimpinan partai di tingkat nasional.

“Kami Fraksi Gerindra meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi. Tuntutan ini akan kami sampaikan langsung kepada pimpinan di pusat,” urai Rimzah.

Rimzah berjanji akan terus memberikan perkembangan terkini mengenai tindak lanjut aspirasi mahasiswa melalui media sosial resmi Fraksi Gerindra maupun kanal informasi resmi milik DPRD Kota Malang.

Baca juga: Dukung MBG, Dinas Perikanan Kabupaten Malang Usulkan 60 Desa Terima Bantuan Budidaya Ikan Lele

“Sampai tiga hari ke depan, kalian akan mendapatkan update hasil surat tuntutan yang disampaikan hari ini,” katanya di hadapan kerumunan massa.

Rimzah juga memberikan klarifikasi sekaligus menegaskan tidak ada satu pun anggota Fraksi Gerindra di DPRD Kota Malang yang ikut mengelola atau memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait dengan pelaksanaan program MBG di daerah.

“Anggota Fraksi Gerindra di DPRD Kota Malang tidak ada yang memiliki SPPG. Silakan dicek,” tutur Rimzah yang langsung disambut teriakan tidak percaya dari para pendemo yang hadir.

5 Tuntutan Utama Demo

Aksi unjuk rasa ini dimotori oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) dengan mengusung tajuk besar “Indonesia Gawat Darurat” di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026).

Dalam aksi turun ke jalan tersebut, mereka membawa lima tuntutan utama untuk pemerintah:

1. Evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi dan transparansi APBN.

2. Penurunan harga bahan pokok dan BBM yang mencekik masyarakat.

3. Penghentian Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

4. Menolak keras perluasan peran atau dwifungsi aparat keamanan (TNI/Polri) di ranah sipil.

5. Mendesak pemerintah pusat untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat atas rentetan kebijakan yang dinilai bermasalah.

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> News.google.com