Sorotan Jokowi-Gibran: 'Jangan Cawe-cawe' Kalau Tak Berani Menunjukkan Ijazah Berarti Tidak Punya

Sorotan Jokowi-Gibran: 'jangan cawe-cawe' kalau tak berani menunjukkan ijazah berarti tidak punya, budayawan Eros Djarot lelah lihat 'dramanya'

|
Tangkap Layar Youtube KompasTV
SOROTAN JOKOWI-GIBRAN - Presiden RI ke-7, Joko Widodo alias Jokowi (KANAN) ketika menjawab pertanyaan media di Surakarta. Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka (KIRI) saat menyalami masyarakat. Politikus senior dan budayawan Eros Djarot pada Senin (22/9/2025) menilai polemik ijazah Jokowi dan putranya, Gibran melelahkan, kalau tidak berani menunjukkan berarti tidak punya. 

Eros pun memiliki pesan mendalam kepada Gibran dan juga Jokowi.

"Kalau saya sih tidak minta turunkan mas Gibran, saya minta 'mas Gibran sampeyan masih muda, mbok ya udah daripada nanti diblejeti semua, mbok ya mundur, lebih terhormat, banyak yang berterima kasih.'," tutur Eros

"Dan juga kepada Pak Jokowi, 'mbok yo uwes to mas, jangan mengomentari, jangan cawe-cawe.'," katanya.

Negara Bisa Chaos Jika Tunjukkan Ijazah 

Terpisah, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan pernah menyebutkan ijazah Jokowi tidak ditunjukkan ke publik karena dapat menimbulkan kekacauan (chaos) dan menjadi preseden buruk.

Yakup khawatir, bila ijazah Jokowi ditunjukkan, akan ada pihak-pihak lain yang dituduh dan dipaksa untuk membantah tuduhan yang mereka terima.

"Bayangkan semua yang dituduh, dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya" kata Yakup dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Minggu (15/6/2025).

"Ini bisa terjadi kepada siapapun, kepada kepala daerah manapun, kepada anggota DPR manapun, kepada masyarakat sipil manapun" imbuhnya. 

"Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos," sambung Yakup.

Baca juga: Hari Keramat Reshuffle Kabinet Jokowi dan Prabowo, Gibran Tak Terlihat Keberadaannya Terungkap

Padahal, Yakup menjelaskan, semestinya pihak yang menuduh yang mampu membuktikan tuduhannya, bukan sebaliknya.

Oleh karena itu, kubu Jokowi memilih untuk membuktikan ijazah aslinya lewat jalur hukum.

"Negara ini adalah negara hukum, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum," kata Yakup. 

Alasan kedua, jika ditunjukkan ke publik, apakah publik langsung mengerti mana ijazah asli dan mana ijazah yang palsu.

Hal ini juga pernah disampaikan Yakup kepada pihak yang menuduhkan ijazah Jokowi palsu.

Yakup mengatakan, orang yang ingin melihat ijazah asli Jokowi kemungkinan tidak akan percaya, meskipun telah ditunjukkan dokumen ijazah di depan wajahnya.

"Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asli atau tidak? misalnya saya bawa ijazahnya, saya kasih ke mereka. Nih, saya perlihatkan. Bisa enggak Anda membuktikan bahwa ini asli? Kan tidak mungkin juga. Ya, itulah yang mereka coba menarasikan," jelas Yakup. 

Halaman
123
Sumber: Surya Malang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved