Nasib Cucu Mahfud MD Juga Keracunan MBG, Kritik Prabowo Jangan Sederhanakan dengan Statistik

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun mendesak tata kelola MBG diperbaiki agar peristiwa keracunan bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Temuan Ombudsman

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengungkapkan, belum ada bukti mengenai dugaan sabotase terhadap program MBG yang menyebabkan keracunan di sejumlah daerah.

Yeka menyebutkan, berdasarkan infomasi yang diperoleh Ombudsman, keracunan MBG cenderung disebabkan oleh penanganan bahan baku dan pengiriman makanan yang lama.

"Ombudsman belum melihat buktinya apakah ini sabotase atau tidak,” ujar Yeka di kantornya, Selasa (30/9/2025).

“Namun informasinya, semua proyek keracunan itu lebih cenderung kepada penanganan bahan baku dan lamanya waktu pengiriman,” imbuhnya.

Yeka menuturkan, terdapat pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program MBG, terutama terkait waktu penyimpanan dan distribusi makanan.

Yeka mencontohkan, semestinya tenggat waktu 4 jam dalam proses distribusi MBG setelah dimasak.

"Misalnya, ayam yang dibeli hari Sabtu baru dimasak hari Rabu, otomatis itu bermasalah,” kata Yeka.

Yeka menyebutkan, lemahnya sistem pengawasan menjadi akar persoalan di balik berbagai insiden yang terjadi.

“Ombudsman sering menangani persoalan layanan publik. Jangankan program MBG yang nilainya besar, program pupuk saja nilainya Rp 50 triliun, kalau pengawasannya lemah pasti ada pencurian" ungkapnya. 

"Begitu juga dengan MBG, kalau pengawasannya lemah, pasti akan menimbulkan masalah,” lanjutnya. 

Yeka berharap, insiden keracunan yang terjadi saat ini menjadi yang terakhir, dan pemerintah harus lebih berhati-hati serta tidak terburu-buru dalam mengejar target kuantitas program.

“Ombudsman inginnya, insiden kesehatan ini cukup terjadi sekarang saja. Jangan sampai terjadi lagi, karena risikonya berat sekali,” ujar Yeka.

Yeka juga menyoroti pentingnya sertifikasi keamanan pangan bagi seluruh Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG), tanpa terkecuali.

“Jadi semuanya harus mempunyai sertifikasi keamanan pangan. Baik yang bermasalah maupun yang tidak, semuanya wajib,” ujar Yeka. “Karena itu merupakan bagian dari pencegahan ke depan,” katanya lagi.