Menerka Obrolan Tertutup Jokowi dan Prabowo di Kertanegara, Mengapa Disebut Bahayakan Demokrasi?

SURYAMALANG.COM, - Pertemuan tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Sabtu (4/10/2025) lalu memunculkan beragam spekulasi. 

Pengamat politik turut menyoroti dan menerka obrolan Jokowi dan Prabowo tersebut sekaligus memberi kritik pertemuan itu tidak baik untuk demokrasi. 

Jokowi datang di Kertanegara yakni kediaman Prabowo dan melakukan pertemuan selama dua jam sejak pukul 13.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.

Hal tersebut dibenarkan oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.

Baca juga: Penampakan Salinan Ijazah Jokowi yang Diklaim dari KPU, 5 Bulan Kasus Mandek Belum Ada Tersangka

Kendati begitu, Syarif tidak menjelaskan apa yang dibicarakan Jokowi dan Prabowo dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan dimulai pukul 13.00 WIB. Hampir 2 jam," tutur Syarif, Sabtu. 

Syarif mengatakan, setelah pertemuan Jokowi dan Prabowo melanjutkan agenda masing-masing. Namun ia tidak menjelaskan agenda tersebut.

"Saat ini sudah selesai pertemuannya," pungkas perwira menengah kepolisian tersebut.

Menerka Obrolan Tertutup Jokowi dan Prabowo

Pengamat politik sekaligus Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai topik yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi diduga tidak jauh dari kondisi politik saat ini.

Lebih detail, Yunarto menganggap pertemuan ini sebagai wujud laporan dari Jokowi terkait kepengurusan baru Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di mana ada beberapa elite dari Partai NasDem bergabung ke partai yang diketuai oleh Kaesang Pangarep tersebut.

Adapun dua orang yang berpindah dari NasDem ke PSI yakni Ahmad Ali dan Bestari Barus. 

“Kalau mau ditarik lebih detail lagi, ada peristiwa yang mirip-mirip nih yang mendahului pertemuan Jokowi dengan Prabowo, pada saat pertemuan Juli lalu, itu bersamaan dengan kongres PSI,” kata Yunarto dalam Kompas Petang di YouTube Kompas TV, Minggu (5/10/2025).

Baca juga: Isi Klarifikasi Jokowi Soal Rumor Dukung Prabowo-Gibran Maju 2 Periode di Pilpres 2029

“Kalau kita lihat peristiwa sekarang itu juga terjadi berapa hari setelah pelantikan pengurus PSI dan kita tidak tahu ada beberapa pengurus partai lain yang juga diambil, ikut PSI, ada Ahmad Ali, ada Bestari Barus dan orang tetap mengkaitkan PSI ini kan partai Jokowi.” sambungnya.

Selain itu, Yunarto menduga pertemuan tersebut juga menjadi upaya Jokowi untuk memperlihatkan masih memiliki pengaruh secara politik di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo.

Namun, Yunarto mengkritik pertemuan ini karena dinilai membahayakan demokrasi di Indonesia.

Kritikan itu atas dugaannya di mana pertemuan Prabowo dan Jokowi hanya membicarakan hal bersifat politis semata alih-alih terkait masalah bangsa.

"Tapi apakah ini baik untuk demokrasi? menurut saya nggak juga. Saya berharap sebetulnya pertemuan presiden dan mantan presiden levelnya beda" ujar Yunarto.

Baca juga: Ramalan Denny Darko Soal Polemik Ijazah Palsu Jokowi, Sebut Roy Suryo Bisa Masuk Penjara

"Harusnya berbicara mengenai hal-hal kebangsaan, berbicara betul-betul mengenai masukan-masukan terkait dengan hal-hal yang sifatnya lebih besar, bukan soal politik praktis," tuturnya. 

Meski nantinya ditanyakan kepada Prabowo atau Jokowi terkait isi pertemuan di Kertanegara, Yunarto menduga yang terlontar hanya jawaban normatif.

Lebih lanjut, Yunarto menilai pertemuan ini diinisiasi oleh Jokowi ketika dilihat dari sudut pandang politik.

Namun, ketika dilihat dari sudut pandang lain, ada dugaan pula lawatan Jokowi ke kediaman Prabowo di Kertanegara merupakan kunjungan balasan setelah Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra sempat menyambangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada bulan Juli 2025 lalu.

Ketika itu, kunjungan Prabowo ke kediaman Jokowi bertepatan dengan Kongres PSI yang juga digelar di Solo.

Baca juga: Ini Riwayat Kasus Terorisme Abu Bakar Baasyir, Tiba-tiba Menemui Jokowi di Solo Beri Nasihat

Bahkan, Prabowo turut memberikan sambutan saat penutupan Kongres PSI pada 20 Juli 2025.

"Kalau kita lihat, ya tidak mungkin Pak Jokowi yang menginisiasi (pertemuan)" jelas Yunarto. 

"Walaupun bisa dilihat juga dalam konteks positif, bahwa ini kunjungan balasan setelah bulan Juli 2025 kemarin, memang Pak Prabowo yang dalam Kongres PSI mengunjungi Pak Jokowi," tuturnya.

Menhan dan Mendikti Saintek Dipanggil

Setelah pertemuan dengan Jokowi, Presiden memanggil sejumlah tokoh termasuk Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto.

Ketika menghadiri kegiatan doa bersama lintas agama yang diselenggarakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto,  Sjafrie membenarkan pemanggilan dirinya. 

"Iya abis dari Kertanegara, ini pertemuan silaturahmi para tokoh, tokoh-tokoh yang mempunyai jasa terhadap bangsa dan negara," kata Sjafrie di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu.

Baca juga: Pertemuan Jokowi dengan Komisaris TP Pertamina yang Baru di Solo, Hasan Nasbi Ucap Terima Kasih

Sjafrie pun tak merinci apa arahan yang diberikan Prabowo kepada para tokoh yang hadir di dalam pertemuan tersebut.

Termasuk, siapa saja tokoh yang hadir pada saat pertemuan.

"Arahannya supaya kita terus bersatu, TNI adalah tentaranya rakyat, dan rakyat adalah miliknya TNI," kata dia.

Prabowo di HUT TNI

Terbaru pada Minggu (5/10/2025), Prabowo menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-80 di lapangan Monas, Jakarta,

Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan para pimpinan TNI untuk selalu mampu memberi contoh dan menunjukkan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Prabowo menegaskan, tidak ada tempat bagi pemimpin yang tidak profesional dan tidak memahami tugasnya di lingkungan TNI.

“Saya atas nama negara, bangsa, dan rakyat mengingatkan, semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan harus selalu membina diri dan harus selalu memberi contoh,” ujar Prabowo saat memimpin upacara. 

 “Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan ing ngarso sung tulodo, harus memberi contoh di depan" tegasnya.

"Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya,” lanjut Prabowo.

Kepala negara berpandangan, TNI saat ini memerlukan kepemimpinan yang terbaik untuk bisa menghadapi perkembangan zaman dan teknologi.

Oleh karena itu, Prabowo memerintahkan Panglima TNI dan para kepala staf untuk terus menilai kualitas para pemimpin di setiap level satuan.

“Panglima TNI dan kepala staf terus-menerus saya perintahkan menilai pemimpin-pemimpin yang ada di TNI,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, setiap prajurit berhak mendapatkan pemimpin yang mampu menjadi panutan dan menjalankan tugas secara profesional.

“Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik,” ujar Prabowo.

Dalam peringatan HUT ke-80, TNI mengangkat tema "TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju".

"TNI Prima" menggambarkan visi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto agar institusi pertahanan ini senantiasa profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. 

Sementara itu, "TNI Rakyat" merujuk pada jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional, sekaligus tentara nasional.

Adapun "Indonesia Maju" berarti TNI tidak hanya memperkuat kemampuan tempur, tetapi juga mendukung program nasional melalui operasi militer selain perang (OMSP).

Dalam puncak peringatan HUT ke-80 TNI, sebanyak 133.000 personel TNI akan terlibat dalam acara yang digelar di Monas.

Selain 133.000 personel TNI, 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) juga akan diturunkan untuk parade, defile, dan demonstrasi keterampilan prajurit dari matra darat, laut, dan udara.

(Tribunnews.com/Kompas.com/Kompas.com)

Ikuti saluran SURYA MALANG di >>>>> WhatsApp