Imbas Pernyataan Al Khoziny: Rumah Ridwan Kamil Digeruduk Santri, Desak Atalia Praratya Dipecat DPR!

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam konferensi pers di Jakarta Pusat menilai pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny layak menggunakan APBN. 

"Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? mau dibiarkan ditenda? pemerintah mau diam saja?," katanya, Selasa (14/10/2025).

Menurut Cak Imin, penggunaan APBN untuk pembangunan ulang ponpes swasta tersebut ditujukan bagi santri terdampak.

"Sehingga saya sangat tidak habis pikir yang dikritik kok upaya pemerintah yang sedang melindungi anak yang sedang belajar dan tidak ada tempat belajar" ucapnya. 

"Nanti kalau kita tidak melakukan sesuatu marah juga, kan aneh ya," imbuhnya. 

Baca juga: Identitas 2 Jenazah Santri Asal Gresik dan Sidoarjo Korban Tragedi Ponpes Al-Khoziny Terungkap

Pada kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, anggaran untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny masih digodok.

Dody juga meminta agar publik tidak hanya fokus kepada kasus Ponpes Al Khoziny, tetapi juga kepada audit gedung ponpes lain yang sudah tua dan rawan.

"Saya sudah bilang kita memutuskan ini menyampling di seluruh provinsi, untuk ponpres, jadi jangan bicara ponpres ini saja," ujarnya.

Adapun Kementerian PU ditugaskan untuk melakukan audit bangunan ponpes di sejumlah provinsi, meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.  

Ditargetkan sampai akhir Desember 2025, ada 80 sampel bangunan ponpes dengan kriteria memiliki jumlah santri lebih dari 1.000 orang dan sudah atau tengah dibangun dengan ketinggian lebih dari dua lantai.

Baca juga: Menkeu Purbaya Masih Belum Tahu, Cak Imin dan Menteri PU Solid Bangun Ponpes Al Khoziny Pakai APBN

Sementara Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan penambahan anggaran untuk memerhatikan madrasah milik swasta.

"Saya tidak sebutkan anggarannya sekarang karena itu tergantung nanti berapa yang diperlukan," kata Nasaruddin.

Menteri Agama mengungkapkan, ada 42.369 ponpes di seluruh Indonesia dan seluruhnya dikelola olah swasta.

"Kita memang mengelola juga madrasah yang sangat banyak ya, tetapi hanya 5 persen madrasah itu yang negeri, selebihnya itu adalah swasta," katanya.

Hotline Ponpes Rawan Ambruk

Kementerian PU membuka layanan hotline bagi masyarakat atau pengelola pondok pesantren (ponpes) yang ingin berkonsultasi terkait keandalan bangunan gedung.