Senin, 27 April 2026

Said Abdullah : Mengkaji Lebih Dalam Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Gantikan Pilkada Langsung

Kita berbusa- busa menyampaikan biaya Pilkada langsung mahal, tetapi kita tidak membenahi sistem penegakan hukumnya. 

Editor: Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM/ISTIMEWA
ILUSTRASI - MH Said Abdullah dalam Konferda Jatim pada Sabtu (20/12/2025). Ketua DPP PDI Perjuangan ini mengajak masyarakat sama-sama mendalami wacana pemilihan Kepala Daerah oleh DPSD yang disebut akan menggantikan sistem Pilkada langsung 

Karena Pilkada dan Pemilu serentak, maka politik uang bisa berlangsung massif, sistematis dan serentak, olah sebab itu perlu aparatus yang juga kredibel, dan berjumlah banyak.

Langkah ini bisa menimbulkan efek jera, baik pemberi maupun penerima politik uang, sehingga peluang kandidat memenangkan Pilkada dengan biaya murah peluangnya lebih besar.

Kedua; dari sisi masyarakat perlu di edukasi, bahwa menerima politik uang adalah pidana, dan merusak demokrasi, menghambat peluang daerah mendapatkan pemimpin yang baik, berintegritas dan jujur.

Oleh sebab itu, semua pihak, penyelanggara Pemilu, perguruan tinggi, organisasi dan tokoh tokoh sosial perlu menggelorakan voter education, mendidik pemilih cerdas.

Saya yakin kalau kedua langkah ini dijalankan serius dan berkelanjutan, persoalan kepala daerah mengeluarkan ongkos mahal bisa di antisipasi.

Tentu ini bukan bim salabim sekali jadi. Butuh proses, dan kita optimis hal itu bisa berjalan dengan baik.

Kuncinya tentu kita semua, para pemimpin politik, tokoh masyarakat, akademisi, budayawan, aktivis LSM, semuanya memiliki komitmen yang sama membangun demokrasi di daerah.

 

Sumber: SuryaMalang
Halaman 2/2
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved