Said Abdullah : Mengkaji Lebih Dalam Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Gantikan Pilkada Langsung
Kita berbusa- busa menyampaikan biaya Pilkada langsung mahal, tetapi kita tidak membenahi sistem penegakan hukumnya.
Oleh : Said Abdullah , Ketua DPP PDI Perjuangan
SURYAMALANG.COM - Wacana menggeser dari Pilkada langsung menjadi kepala daerah dipilih oleh DPRD perlu di kaji mendalam.
Jangan sampai kita membuat kebijakan berdasarkan selera politik sesaat.
Kajian mendalam digunakan agar sebuah kebijakan menjawab akar masalah dan didasarkan pada kepentingan publik lebih luas.
Baca juga: Said Abdullah : Red Talk, Anak Muda Jatim Keren sebagai Fondasi Pembaruan Strategis Partai
Pelaksanaan Pilkada langsung yang kita jalani saat ini memang disertai sejumlah masalah, seperti ongkos Pilkada yang dikeluarkan oleh kandidat sangat tinggi.
Untuk mengurai masalah ongkos biaya tinggi Pilkada tidak serta merta bisa diselesaikan dengan Pilkada lewat DPRD, itu jumping conlusion.
Esensi Pilkada langsung adalah keterlibatan langsung dalam memilih pemimpin di daerah, jika di ganti DPRD, maka pemilihannya di wakilkan oleh DPRD.
Langkah ini bisa membengkokkan aspirasi rakyat di daerah, karena bisa jadi antara kepentingan DPRD dengan rakyat atas figur kepala daerah bisa berbeda.
Untuk mengatasi ongkos Pilkada langsung yang mahal, kita bisa merevisi UU Pilkada dengan memperkuat penegakkan hukum atas politik uang.
Kita berbusa- busa menyampaikan biaya Pilkada langsung mahal, tetapi kita tidak membenahi sistem penegakan hukumnya.
Untuk itu saya menawarkan, pembenahan hukum, kita perlu criminal justice system dalam kontek pelanggaran hukum pemilu, yang didominasi oleh politik uang.
Kita perlu perkuat Bawaslu, mereka harus memiliki aparat penyidik independen, atau bisa melibatkan KPK khusus dalam penanganan politik uang.
Yang menerima dan yang memberi bisa di sanksi pidana lebih berat, dan kandidatnya di batalkan pencalonannya.
Pada saat yang sama perlu ada peradilan ad hoc khusus untuk penanganan politik uang di setiap daerah.
KPK dan Bawaslu bisa melibatkan para akademisi dan praktisi hukum sebagai penyidik ad hoc dalam penanganan politik uang.
Baca juga: Said Abdullah : Prabowo Subianto Konsisten dengan Sistem Pertahanan Semesta
| Terpilih Lagi Jadi Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Minta 13 Anggota DPRD Tetap Kritis |
|
|---|
| Didik Gatot Subroto Kembali Pimpin PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Sekretaris Dijabat Abdul Qodir |
|
|---|
| Saifudin Zuhri Resmi Jadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Batu Menggantikan Punjul Santoso |
|
|---|
| Amithya Ratnanggani Sirraduhita Resmi Jadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang Periode 2025-2030 |
|
|---|
| Said Abdullah Kembali Pimpin PDI-P Jatim 2025-2030, Targetkan Tambah Hingga 5 Juta Anggota Baru |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/suryamalang/foto/bank/originals/said-abdullah-Konferda-PDI-P.jpg)