TAG
GMNI
-
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) menjatuhkan sanksi tegas kepada selebgram dan YouTuber, Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob.
Senin, 15 Desember 2025
-
Eksponen GMNI Malang Raya deklarasi mendukung serta memberikan mandat pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres dan Cawapres 2024
Minggu, 14 Januari 2024
-
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan unjuk rasa di depan kantor Pemkab Tulungagung, Rabu (25/5/2022).
Rabu, 25 Mei 2022
-
Ada masalah agraria di Malang seperti sulitnya para petani dalam mendapatkan pupuk karena adanya pembatasan zonasi yang dirasanya tidak efektif.
Kamis, 24 September 2020
-
GMNI Universitas Negeri Malang (UM) membagikan paket sembako dan alat kesehatan ke masyarakat dan mahasiswa bidik misi UM.
Jumat, 3 April 2020
-
DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Blitar meminta Pemkot Blitar tidak menambah lagi kuota minimarket berjejaring di Kota Blitar.
Rabu, 8 Mei 2019
-
aksi tersebut didasari atas keprihatinan mahasiswa GMNI terhadap nasib para buruh dan untuk memperingati Hari Buruh Internasional
Rabu, 2 Mei 2018
-
GMNI Malang dan Gerakan Solidaritas Orda Malang Raya mengutuk tindakan represif terhadap warga di Patiala Bawa, Lamboya, Sumba Barat.
Senin, 30 April 2018
-
GMNI Cabang Malang unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang untuk menolak operasional kampus asing di Indonesia.
Senin, 19 Februari 2018
-
Aksi itu dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Demonstran menyuarakan penolakan terhadap liberalisme dan kapitalisme pendidikan.
Selasa, 2 Mei 2017
-
“Dari pada digunakan hiburan seperti mengadakan lomba selfie, memecahkan rekor muri, sebaiknya dana itu digunakan untuk mengatasi banjir."
Kamis, 20 Oktober 2016
-
GMNI menyuarakan penolakan terhadap revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rabu, 24 Februari 2016
-
belasan mahasiswa lainnya harus berpanas-panasan di luar pagar. Aksi mahasiswa GMNI menuntut Kejari Kepanjen menuntaskan dugaan korupsi PD Jasa Yasa
Kamis, 28 Januari 2016
-
"Kami menuntut agar pemerintah mau melindungi para petani, sebab lebih dari 85 persen lahan pertanian adalah milik pemodal.."
Jumat, 6 November 2015
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved