Malang Raya

Soal Keterlambatan Gaji PPS & PPK, Begini Tanggapan KPU Kabupaten Malang

masih ada beberapa PPK atau PPS yang belum menyerahkan LPJ. Jika diprosentasikan, sekitar 60 persen

Soal Keterlambatan Gaji PPS & PPK, Begini Tanggapan KPU Kabupaten Malang
IST
Logo Kabupaten Malang 

SURYAMALANG.COM, KEPANJEN - Sudah tiga bulan, 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 1170 Petugas Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Malang belum mendapatkan honor mereka. Bahkan, sudah lima bulan dana operasional juga belum didapatkan.

Akibatnya, untuk biaya hidup dan operasional bekerja mereka untuk menyukseskan gelaran Pemilu 2019, terpaksa harus berutang.

Mengenai hal ini, salah satu komisioner KPU Kabupaten Malang, Kholik tidak menyanggah jika memang terjadi keterlambatan pembayaran. Dia menjelaskan, hal itu bukan karena mau dari KPU untuk menunda pembayaran.

Baca: Waduh, PPK & PPS di Kabupaten Malang Tiga Bulan Belum Terima Gaji

Hanya saja, terdapat beberapa kendala terutama soal administrasi yang mereka hadapi. Misalnya saja, sudah dua bulan ini KPU mengalami pergantian sektretaris. Artinya, selam itu pula masa transisi dan menyebabkan kekosongan.

Sekretaris yang lama dipromosikan sebagai salah satu asisten ahli di Pemkab Malang. Namun, SK kepindahannya tidak disertai dengan kuasa pengguna anggaran (KPA).

Sehingga, meskipun jabatan sekretaris sudah terisi oleh pelaksana tugas (plt), namun dana tidak bisa dicairkan. Pasalnya, belum ada pergantian kuasa untuk urusan ini.

"Prinsipnya nanti akan diturunkan. Intinya hanya soal permasalahan administrasi saja," katanya, ketika dikonfirmasi lewat telepon, Minggu (16/9/2018)

Laki-laki yang biasa disapa Gus Kholik itu menjelaskan, kendala lain adalah sistem penggajian di tempat mereka yang berbeda dengan PNS. Pegawai baru mendapatkan hak mereka ketika sudah menjalankan kewajiban.

Gaji dibayarkan setiap akhir, setelah bekerja sebulan. Berbeda dengan PNS yang menggaji satu bulan di muka.

"Penggajian di kami, terima gaji untuk pekerjaan yang lalu," katanya.

Untuk mencairkan gaji ini, para PPK atau PPS diminta untuk melaporkannya dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. LPJ ini, disampaikan Kholik, adalah salah satu syarat untuk pencairan gaji di bulan berikutnya.

Namun, masih ada beberapa PPK atau PPS yang belum menyerahkan LPJ. Jika diprosentasikan, sekitar 60 persen yang sudah menyerahkannya kepada KPU.

"Jadi kami berharap agar teman-teman bisa tertib administrasi," imbaunya.

Soal keterlambatan gaji ini, akan mereka bicarakan lebih lanjut dengan para PPK atau PPS. KPU akan menjelaskan lebih detil mengenai sebab terlambat. Dia berharap, dalam waktu dekat gaji para petugas bisa segera cair.

Penulis: Mohammad Erwin
Editor: eko darmoko
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved