Malang Raya

Peringati Hari Tani Nasional, Aliansi Mahasiswa Kota Malang Gelar Aksi di depan Gedung DPRD

Mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Malang unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/9/2018).

Penulis: Alfi Syahri Ramadan | Editor: Zainuddin
SURYAMALANG.COM/Alfi Syahri Ramadan
Aliansi Mahasiswa Kota Malang unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang untuk memperingati Hari Tani, Senin (24/9/2018). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Mahasiswa yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Malang unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/9/2018).

Aksi tersebut untuk memperingati Hari Tani Nasional.

Mahasiswa menyuarakan empat tuntutan, yaitu penegasan pelaksanaan UU undang pokok agraria serta UU 41/2009 mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

( Baca juga : Pastikan Mundur Dari Utusan Khusus Presiden, Din Syamsudin Bakal Bertemu Presiden Jokowi )

Mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk mengutamakan penyerapan pangan nasional, dan menindak tegas kebijakan impor saat panen raya.

Mahasiswa juga minta pemerintah mengevaluasi kinerja Kementrian Perdagangan atas kebijakan impor.

Selain itu, mahasiswa minta pengusutan praktik korupsi di bidang agraria, khusunya perkebunan, dan kehutanan yang menyebabkan maraknya perampasan lahan.

( Baca juga : Ngebut Di Jalan Bergelombang, Isteri Tewas Terjatuh Dari Boncengan Terlindas Truk Di Tuban )

Koordiator lapangan (korlap) aliansi Mahasiswa Kota Malang, Fajar Noor Alamsyah Nugraha menjelaskan pihaknya merasa prihatin dengan nasib petani di Indonesia.

Pasalnya, saat ini nasib petani semakin termarjinalkan.

Apalagi orientasi pembangunan di Kota Malang bukan lagi pada sektor pertanian.

( Baca juga : Daftar Korban Tewas Akibat Rivalitas Persib Vs Persija, Mayoritas Karena Pengeroyokan )

“Saat ini orientasi pembangunan justru fokus pada sektor industri.”

“Belum lagi tahun-tahun ini masalah impor bahan pangan,” terang Fajar kepada SURYAMALANG.COM.

Fajar menambahkan saat ini Kementan dan Kemendag tidak berjalan searah dalam menentukan kebijakan.

( Baca juga : Rangkuman Kejadian Jatim Kemarin, Mulai Kebakaran Sidoarjo dan Pasuruan sampai Kecelakaan Tuban )

Dia mencontohkan saat Kementan menyatakan bahwa Indonesia mengalami surplus bahan pangan, seperti beras dan jagung.

Namun, Kemendag justru membuat kebijakan dengan melakukan impor bahan pangan.

“Adanya impor tersebut membuat petani semakin kesulitan.”

( Baca juga : Agnez Mo Ucapkan 2 Kata Terkait Penampilannya Saat Ini, Kata-Katanya Singkat dan Penuh Makna )

Halaman
12
Sumber: Surya Malang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved