News

Dapatkan Imbalan Rp 200 Juta Dengan Melaporkan Kasus Korupsi, Begini Caranya!

Dapatkan Imbalan Rp 200 Juta Dengan Melaporkan Kasus Korupsi, Begini Caranya!

Dapatkan Imbalan Rp 200 Juta Dengan Melaporkan Kasus Korupsi, Begini Caranya!
Kompasiana
Ilustrasi 

SURYAMALANG.com - Indonesia sedang berbenah dan berusaha untuk menangkap para koruptor agar kasus korupsi bisa berkurang atau bahkan dihentikan.

Salah satunya dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang bergerak untuk mengidentifikasi kasus korupsi yang sedang terjadi.

Tak hanya KPK, Anda sebagai warga negara Indonesia juga bisa turut berpartisipasi dalam upaya penangkapan para koruptor.

Bahkan Anda punya kesempatan untuk mendapat uang senilai Rp200 juta sebagai balas jasa telah melaporkan kasus korupsi.

Baca: BREAKING NEWS - Gempa Situbondo 6,4 Terasa Sampai Surabaya

Baca: Gempa Situbondo Bikin Panik Warga Surabaya, Terasa sampai Lamongan dan Bali

Baca: Gempa Bumi dari Timur Laut Situbondo Terasa Keras di Jember

Baca: Gempa Bumi Terasa Kuat di Sumenep, Pasien dan Perawat Panik

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

"Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta)," demikian bunyi pasal 17 ayat (2) PP tersebut, seperti dikutip SURYAMALANG.com dari laman Setneg.go.id, Kamis 11/10/2018).

Baca: Jaksa KPK Ungkap Hasil Penyadapan Telepon dan BBM Anggota DPRD Kota Malang

Baca: Tim KPK Juga Pelototi Isi Handphone Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Malang

Sementara untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta.

Peraturan tersebut telah diteken Presiden Joko Widodo pada 18 September 2018 dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Halaman
123
Penulis: Fakhri Hadi Pridianto
Editor: Adrianus Adhi
Sumber: Grid.ID
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved