Kabar Surabaya

JPU Tolak Seluruh Eksepsi Ahmad Dhani Dalam Persidangan Kasus Ujaran Kebencian Di PN Surabaya

JPU Kejati Jatim, Rakhmat Hari Basuki SH secara tegas menolak seluruh eksepsi dari kuasa hukum Ahmad Dhani.

JPU Tolak Seluruh Eksepsi Ahmad Dhani Dalam Persidangan Kasus Ujaran Kebencian Di PN Surabaya
Tribunnews.com
Musisi Ahmad Dhani saat persidangan di PN Surabaya 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Ahmad Dhani kembali jalani sidang di PN Surabaya. Kali ini Ahmad Dhani  bersama kuasa hukum hadapi sidang dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Jatim.

Dimana JPU Kejati Jatim, Rakhmat Hari Basuki SH secara tegas menolak seluruh eksepsi dari kuasa hukum Ahmad Dhani.

JPU menganggap eksepsi dari Ahmad Dhani tidak berdasar. “Kami menyimpulkan bahwa menolak seluruh eksepsi dan meminta kepada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan,” kata JPU Rakhmat saat bacakan jawaban eksepsi di Ruang Cakra PN Surabaya, Kamis, (14/2/2019).

Menanggapi jawaban dari JPU tersebut, ketua majelis R. Anton Widyopriyono menunda sidang dan akan dilanjutkan kembali pada Selasa pekan depan dengan agenda putusan sela.

“Kami akan melanjutkan kembali persidangan pada hari Selasa, dengan agenda putusan sela,” kata Ketua Majelis.  

Adapun lima poin yang ditolak tersebut menurut JPU diantaranya, tidak diberinya tanggal dalam dakwaan. Kemudian terkait penerapan pasal 27 ayat (3) sudah sesuai dengan undang-undang.

“Ada beberapa poin yang menjadi keberatan dari kuasa hukum, contoh tidak diberikannya tanggal dalam dakwaan, kami sudah beri tanggal dan diterima oleh panitera PN Surabaya,” ungkap JPU Hary saat dikonfirmasi usai persidangan.

Kemudian, terkait pasal yang diminta dari JPU berdalih bahwa pasal 27 ayat (3) yang ada dalam eksepsi adalah perihal penerapannya.

“Nanti hakim yang akan menilai pada putusan sela,” tandasnya.

Tak hanya itu, dia juga menyinggung terkait aduan ujaran kebencian, Hary menilai bahwa yang melaporkan adalah subjek dari organisasi yang telah berbadan hukum.

“Dalam hal ini kita bicara organisasi tersebut berbadan hukum, dia bukan objek tapi ada subjeknya yaitu orang-orang yang ditunjuk sebagai ketua atau anggota itulah yang melaporkan,” terangnya.

Editor: Achmad Amru Muiz
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved