Ini Komentar Aktivis Soal Audit BPK Terhadap APBD Kota Batu

SURYAMALANG.COM, BATU - Belum bisa diselesaikanya secara menyeluruh rekomendasi BPK RI terkait audit APBD 2015 dalam waktu 60 hari mengundang keprihatinan.

Karena hal itu berarti rekomendasi BPK RI jelas menunjukkan telah terjadinya dugaan penyalahgunaan anggaran dalam APBD yang tidak semestinya dan Pemkot Batu kesulitan menyelesaikan.

"Sepengetahuan kami soal hasil audit BPK RI itu selalu seperti itu setiap tahunnya untuk APBD Kota Batu, sehingga predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tidak pernah dicapai. Kamipun sebagai rakyat menyayangkan bila hal itu terus terjadi," kata Aris, Komisioner Koalisi Masyarakat Sipil Kota Batu, Selasa (28/7).

Sebetulnya, dikatakan Aris, bila dalam pelaksanaan APBD sudah dilakukan semestinya dan sewajarnya tanpa ada kepentingan diluar aturan maka hasil audit BPK RI juga tidak akan menemukan keganjilan. Dan hal itu bisa diartikan Pemkot Batu sudah menjalankan APBD sesuai dengan yang digariskan. Akan tetapi, bila ternyata pelaksanaan APBD selalu bermasalah maka dipastikan ada kesalahan.

"Makanya, kamipun mendukung penuh jika kesalahan yang timbul akibat pelaksanaan APBD yang tidak benar diproses hukum," ucap Aris.

Lebih lanjut dikatakan Aris, seharusnya APBD Kota Batu setelah disusun dan dibahas DPRD sebelum disahkan ada semacam uji publik. Yakni dengan mengundang sejumlah pakar independen untuk mengkaji pengalokasian anggaran dalam APBD sudah sesuai dengan aturan yang ada atau belum.

Dengan demikian bila ada kesalahan dalam APBD bisa diketahui sejak awal sebelum disahkan.

"Dengan begitu terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan APBD bisa diminimalisir sehingga ketika diaudit BPK RI tingkat kecurigaanya minimal," tutur Aris.