Aroma Mutasi di Pemkab Malang, 23 Pejabat Harus Jalani Assessment, Termasuk 3 Mantan Pj Sekda

SURYAMALANG.COM, MALANG - Sebanyak 23 pejabat Pemkab Malang akan menjalani uji kompetensi.

Para pejabat di lingkup Pemkab Malang itu baru saja diminta mengisi blangko kesiapannya mengikuti uji kompetensi yang akan berlangsung dua hari, di kantor Assessment Center BKD Pemprov Jatim, pada Senin dan Selasa (14/10/2025) nanti.

Dari daftar 23 pejabat yang akan menjalani assessment itu, tiga diantaranya merupakan pejabat senior yang baru saja merasakan jabatan sebagai PJ Sekda.

Ada Nurman Ramdansyah, mantan Pj Sekda dua tahun, Nurcahyo, mantan Pj Sekda tiga bulan yang menggantikan Nurman.

Lalu Tomie Herawanto, mantan Pj Sekda sebulan lalu yang akhirnya digantikan Budiar saat ini juga akan menjalani assessment.

Ketiga pejabat itu merupakan senior Budiar, bahkan Nurman dan Tomie bakal pensiun tahun ini. 

"Tadi, baru saya isi. Nggak tahu mau dimutasi ke mana lagi, wong saya ini pensiun tinggal hitungan bulan saja. Ini seperti bakal ada mutasi besar-besaran," tutur pejabat senior, Kamis (9/10/2025) yang mengaku sudah lupa berapa tahun tak dimutasi.

Proses uji kompetensi atau asessment itu dinilai  bukan sekadar perintah Bupati HM Sanusi MM, namun, itu juga sebagai manuver cerdas Sekda Kabupaten Malang, Dr Ir Budiar Anwar MSi.

Proses uji kompetensi dinilai akan menjadi landasan untuk melakukan mutasi jabatan, sebagai salah satu cara untuk menghilangkan dominasi pejabat senior, yang selama ini ada rasa sungkan jika mau digeser.

H Abdullah Satar SE MM, anggota DPRD dari PKB ini menilai wajar jika Sekda baru itu membuat gebrakan. 

Sebab, ia ingin punya mitra bawahan yang punya chemistry sama.

"Ya, itu gebrakan cerdas karena memang banyak pejabat yang mau pensiun dan banyak yang merangkap jadi Plt. Sehingga mereka butuh penyegaran karena sudah terlalu lama menjabat," ungkap ketua Fraksi PKB ini.

Sementara, Nurman Ramdansyah, yang saat ini kembali jadi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) usai tak jadi Pj Sekda, mengatakan, assesement nanti itu bisa dijadikan syarat bagi pejabat yang akan dimutasi.

"Itu bisa dilihat dari hasil assessmentnya, mereka itu layak dipromosikan atau akan dimutasi ke mana," pungkas Nurman.

Koordinator LSM Pro Desa, Ahmad Kusairi, menyebut assessment itu merupakan kecerdikan Budiar untuk menerjemahkan keinginan Bupati Sanusi, yang minta agar segera dilakukan mutasi.

Alasannya, karena banyak pejabat yang merangkap jadi Plt, sehingga jadi pemborosan APBD.

"Juga banyak pejabat senior yang sudah lebih lima tahun tak pernah kena geser. Mungkin, pak Sekda yang baru itu sungkan, untuk memutasi mantan seniornya itu sehingga dilakukan assessment itu. Cerdas juga ternyata pak Sekda baru ini," ungkapnya.