Ada Angkot Gratis Saat Para Sopir Demo di Kota Malang, Penumpang Sempat Ragu

"Salah satunya tentang kuota, kalau memang ada kuota ya harusnya aturan itu ditegakkan. Sekarang jumlah angkutan online sudah berapa," tegasnya.

Sejumlah sopir angkutan konvensional berharap adanya ketegasan dari pemerintah terhadap penerapan kuota, serta penindakan kepada angkutan online yang melanggar aturan.

Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim yang juga Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi mengatakan, aspirasi para sopir angkot itu sebaiknya disampaikan ke pemerintah pusat.

"Kami melakukan pengawasan dan pengendalian. Kalau memang ada penerimaan sopir baru (angkutan online) sebaiknya dilaporkan saja, karena kuota angkutan online itu sudah ditentukan oleh Gubernur Jatim," ujar Wahid.

Sebab dalam pertemuan antara pemerintah dengan penyedia aplikasi layanan angkutan online pada 12 Maret 2018, ada kesepakatan kalau aplikator tidak menerima pengemudi baru.