Banyak Mahasiswa Belum Paham Pemilu, Panwas Gagas Kelas Pemilu

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Alim Mustofa SSos MAP, Ketua Panwaslu Kota Malang menggagas ide tentang adanya kelas pemilu untuk mahasiswa.

"Jika tidak banyak paham, takutnya minat partisipasinya menurun," kata Alim dalam seminar "Sengketa Pemilu Di Tahun Politik" di Universitas Widyagama, Jumat (20/7/2018).

Kelas ini kelak perlu sinergi beberapa pihak dalam memberikan pembelajaran, termasuk dengan perguruan tinggi.

Dengan begitu, tugas di pengawasan pemilu dapat dibantu partisipatif diberbagai pihak. Sehingga mahasiswa bisa menjadi mitra KPU dan atau panwas untuk mengawal di setiap putaran pemilu. Seperti di titik rentan saat pemungutan suara.

"Jika nanti ada kelas pemilu, aspek akademi, hukum dan praktisi demokrasi bisa melibatkan diri," kata Alim. Usai seminar, kepada wartawan ia menambahkan tahunya minat mahasiswa kurang dalam pemilu saat sosialisasi berupa FGD sebanyak dua kali

"Khususnya pada bidang pengawasan, misalkan tentang pelanggaran pemilu. Tapi minim sekali pemahaman mereka. Jika di tingkat terdidik saja seperti itu, maka memprihatinkan," ujarnya. Karena itu timbul ide kelas pemilu.

Mahasiswa bisa belajar soal pemilu, politik dan demokrasi khususnya dalam pengawasan pemilu. "Kerjasama dengan perguruan tinggi masih belum ada. Namun kalau Bawaslu Jatim punya kerjasama dengan Universitas Brawijaya, UIN Maliki dan Unisma," katanya.

Namun tidak menutup kemungkinan dengan perguruan tinggi lain. Tentang materi di kelas pemilu, ia sudah menggalinya dari peserta FGD lalu sehingga sudah bisa memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan mereka.

Konsep pertemuannya sebanyak 10 kali. "Tapi terus terang masih ada di kendala pembiayaan," ungkapnya. Sehingga ada skema-skema yang dirancangnya. "Mungkin pertama bisa jadi satu sesi dengan panwas. Kedua, mungkin kerjasama dengan paswas sebelah (Kabupaten Malang, Kota Batu)," kata dia.

Namun intinya, ia ingin masyarakat menjadikan panwaslu sebagai sahabat tempat singgah. Ia mencontohkan pernah disinggahi untuk tempat belajar cara menghitung suara di pemilu untuk mendapat kursi.

Sementara Dr Fatkhurrohman SH MH, dosen pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Widyagama (Uwiga) Kota Malang menyatakan itu sebagai program bagus. "Namun jika hal itu masuk sebagai program di dunia pendidikan harus disiapkan perangkat lunak dan kerasnya," kata Fatkhurrohman saat dimintai pendapatnya.

Kata dia, materi pemilu memang sudah ada di mata kuliah seperti di Hukum Tata Negara (HTN). Namun sebagai sub bagian. Namun masih informasi formal seperti pemilu itu apa. Namun detilnya seperti praktiknya di lapangan belum ada.

"Bisa juga ya dosen menambahi. Tapi ya tergantung dosennya. Kalau tertarik pada masalah pemilu, pasti mahasiswa mendapat banyak informasi. Namun terkadang ada kendala di waktu yang terbatas," kata dia.

Sehingga lebih menarik memang jika diselenggarakan sebagai kursus singkat atau semacam pelatihan di luar kurikulum kampus. Sehingga mahasiswa memahami pemilu tak hanya soal negatifnya saja seperti money politic. Bagi mahasiswa yang tertarik politik, sebagai calon penyelenggara pemilu kelak mungkin menarik jika ikut kelas seperti itu.