Langkah Soekarwo dan Sutiaji Cegah Badai Korupsi Terulang di Pemkot Malang

Di sisi lain, Gubernur Jatim soekarwo menyebut Bahwa masalah korupsi sebenarnya menyangkut masalah integritas atau pribadi seseorang.

Sehingga, sulit untuk dicegah melalui sistem sekalipun apabila integritas seorang pejabat tersebut memang buruk.

"Pelayanan kepada masyarakat bisa menggunakan IT. Tapi, kalau masalah integritas kan ora iso dadi mesin terus dilebokne dadane uwong (Namun, kalau masalah integritas kan tidak bisa dijadikan mesin kemudian dipasang di dadanya orang)," sindir Pakde Karwo yang juga asli Madiun ini.

Sehingga, e-budgeting menurutnya menjadi salah satu solusinya. Misalnya, pada saat KUA PPAS, yang mana harga satuan dasar barang dan harga satuan lainnya telah terdata.

"Nah masalahnya, kasus ini kan berada di luar itu. Misalnya, soal pemerasan kan tidak bisa diantisipasi melalui sistem," kata Pakde Karwo yang juga Gubernur Jatim dua periode ini.

Menurutnya, sistem kaderisasi bagi elit legislatif yang berada di DPRD menurutnya menjadi tanggung jawab partai politik.

Oleh karenanya, sikap antisipatif tersebut seharusnya dilakukan oleh partai politik.

"Tolonglah partai politik ikut memberikan pendidikan kepada kadernya. Kan uang untuk partai politik juga sudah naik," katanya.

"Kualitas yang dicalonkan harus punya kualitas baik," imbuhnya.

Ia mencontoh kaderisasi partai yang dilakukan partai politik di luar negeri. Menurut Pakde Karwo, selain melakukan penelitian administrasi, partai politik juga memperhitungkan latar belakang kebiasaan hingga keluarga calon politisi.

"Misalnya, dia anaknya siapa? Dia punya mobil baru, uang dari mana? Kebiasaannya seperti dugem, uangnya darimana? Semua latarbelakangnya harusnya diteliti," kata Pakde Karwo.

Dengan banyaknya pejabat eksekutif maupun legislatif yang tertangkap oleh KPK, Pakde Karwo mengatakan tak khawatir citra Jawa Timur akan tercoreng. Sebab, menurutnya pemerintahan tetap harus berjalan.

"Prihatin, iya. Kalau kawatir, tidak. Sebab, pemerintahan kan harus tetap jalan. Apalagi, saya kan sebagai gubernur tak bisa menghambat pencalonan seorang Calon Legislatif melalui sebuah partai," katanya.

Untuk diketahui, 41 anggota DPRD terlibat korupsi dan kini telah ditahan KPK.

Para tersangka tersebut diduga menerima hadiah atau janji terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dari Wali Kota Malang saat itu, Mochamad Anton.

Mereka diduga menerima uang demi menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Perubahan APBD 2015 menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2015.