Blitar

Terlambat Masuk Dan Pulang Lebih Cepat, 250 ASN Pemkot Blitar Terancam Kena Sanksi

Para ASN Pemkot Blitar tersebut terlambat datang ke kantor, namun mereka pulang dari kantor lebih cepat.

Terlambat Masuk Dan Pulang Lebih Cepat, 250 ASN Pemkot Blitar Terancam Kena Sanksi
surya/mujib anwar
Ilustrasi ASN 

SURYAMALANG,COM, BLITAR - Sebanyak 250 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Blitar mendapatkan hukuman disiplin. Ini setelah mereka  terlambat datang ke kantor dan pulang dari kantor lebih cepat. Sejumlah ASN tersebut terancam sanksi berupa penundaan kenaikkan gaji dan penundaan kenaikkan pangkat.

"Jumlah itu sesuai hasil evaluasi kinerja ASN pada semester oleh BKD," kata Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar, Ika Hadi Wijaya, Kamis (18/10/2018).

Ika Hadi mengatakan, pelanggaran para ASN rata-rata soal jam kerja. Para ASN tidak disiplin saat datang dan pulang dari kantor. Sebagian ASN terlambat datang ke kantor dan sebagian lagi pulang lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Sesuai aturan, jam kerja ASN di Pemkot Blitar pada Senin-Kamis mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Sedangkan khusus Jumat, jam kerja ASN mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 14.30 WIB. Kecuali, ASN yang berdinas di bidang pelayanan seperti rumah sakit dan puskesmas jam kerjanya selama enam hari.

Sejumlah ASN yang melanggar disiplin itu diketahui dari absensi. Sekarang absensi untuk ASN sudah secara online menggunakan finger print. Data absensi para ASN itu terekam di aplikasi milik BKD. "Setelah kami evaluasi selama enam bulan, ada beberapa ASN yang melanggar disiplin," ujarnya.

BKD sudah mengirim surat ke para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang pegawainya melanggar disiplin. Surat itu sebagai pemberitahuan ke kepala OPD untuk melakukan pembinaan dan memberi sanksi ke pegawainya.

"Para pegawai yang terdaftar melanggar disiplin juga masih bisa melakukan klarifikasi. Apakah mereka terlambat masuk kantor karena dinas atau memang disengaja," ujarnya.

Dikatakannya, para pegawai yang melanggar disiplin akan mendapatkan sanksi. Sanksinya berupa teguran lisan sampai penundaan kenaikkan gaji secara berkala dan kenaikkan pangkat.

"Sanksinya sesuai tingkat pelanggarannya. Keterlambatan jam kerja itu kami akumulasi. Jika terlambat sampai 7,5 jam itu sama saja tidak masuk kerja sehari," katanya.

Selain itu, sesuai Perwali, para ASN yang bolos kerja selama dua hari akan mendapat sanksi berupa tidak dicairkannya tunjangan penghasilan pegawai (TPP) pada bulan itu. Sanksi itu juga berlaku untuk pegawai yang tidak ada di kantor tanpa alasan jelas ketika ada sidak dari kepala daerah.

"Biasanya, setelah libur panjang, ada sidak dari wali kota. Kalau dalam sidak itu didapati pegawai tidak ada di kantor tanpa alasan yang jelas, uang TPP-nya bulan itu tidak dicairkan," katanya. 

Penulis: Samsul Hadi
Editor: Achmad Amru Muiz
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved