Universitas Kanjuruhan Malang

Sengketa di Unikama - Slamet Riyadi Laporkan Soedjai ke Bareskrim Mabes Polri

Dalam laporan No STTL/058/I/2019/Bareskrim, Soedjai dan Benedictus Bosu dilaporkan telah melakukan tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu.

Sengketa di Unikama - Slamet Riyadi Laporkan Soedjai ke Bareskrim Mabes Polri
benni indo
Plt Ketua PPLP PT PGRI Unikama, Slamet Riyadi (pakai batik). 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN – Sengketa terkait pengelolaan Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) masih berlarut-larut.

Kali ini, giliran Ketua PPLP PT PGRI Soedjai dan notaris Benedictus Bosu dilaporkan ke Bareskrim Polro oleh Slamet Riyadi yang sebelumnya menjabar Plt PPLP PT PGRI versi Christea Frisdiantara.

Dalam laporan No STTL/058/I/2019/Bareskrim, Soedjai dan Benedictus Bosu dilaporkan telah melakukan tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, UU No 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 266.

Slamet menegaskan, pelaporan itu berdasar adanya empat nama yang tercantum dalam SK Kemenkumham No. AHU 0000965.AH.01.08, tanpa persetujuan keempat orang tersebut. Slamet mengatakan, keempat orang yang disebutkan tidak hadir dalam Rapat Umum Anggota (RUA) yang diadakan Soedjai dan yang akta RUA nya disahkan oleh Benedictus Bosu.

Dijelaskan olehnya, SK Menkumham No. AHU-0000965.AH.01.08. Tahun 2018 berjudul Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PPLP-PTPGRI memberikan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Mengenai  Kepengurusan PPLP-PTPGRI.  Dalam SK Menkumham tersebut terdapat 8 (delapan) pengurus dengan Soedjai menjadi Ketua.

“Keempat nama itu adalah Christea Frisdiantara, Darmanto, Andriani Rosita, dan H Soenarto Djojyodiharjo.  Padahal sejak September 2018, Christea Frisdiantara ada di penjara, karena kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh Soedjai,” ujar Slamet.

Sementara itu, ditegaskan Slamet, Darmanto,Andriani Rosita dan H Soenarto Djojyodiharjo juga tidak hadir dalam RUA. Menurut Selamet Riyadi, dikeluarkannya SK Menkumham No. AHU-0000965.AH.01.08 Tahun 2018 sangat janggal.

Bahkan terkesan diubah secara paksa dengan meniadakan proses PTUN yang telah diajukan sendiri oleh Soedjai. Soedjai melakukan gugatan  sebagai sikap tidak menerima SK Menkumham No. AHU-0000001.AH.01.08.TAHUN 2018 yang dikeluarkan pada 5 Januari 2018 dengan Christea sebagai ketuanya.

“Dikeluarkannya SK No. AHU-0000001.AH.01.08. TAHUN 2018 yang memenangkan Christea Frisdiantara mendorong Soedjai dkk mengajukan gugatan ke PTUN. Namun sebagai hasil, dua kali Soedjai mengajukan gugatan ke PTUN, dua kali juga Christea Frisdiantara dkk dimenangkan oleh PTUN yakni Keputusan PTUN tertanggal 18 Juli dan Keputusa PTTUN Banding pada 26 Nopember 2018,” tegas ujarnya.

Sesuai Prosedur

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved