Mengeluh Dirugikan PPDB Zonasi, Warga Ngluruk Ke DPRD Kota Malang

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Puluhan warga yang kecewa karena anaknya tidak bisa diterima di SMPN di Kota Malang karena sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) zonasi, Kamis (23/5/2019).

Sebab di pengumuman PPDB, anak mereka tidak diterima.

Karena itu, mereka ngluruk ke DPRD Kota Malang setelah mendatangi Dindik Kota Malang.

Sebab ketika di Dindik, pejabatnya sedang hearing dengan DPRD terkait PPDB zonasi yang banyak dikeluhkan warga.

Setiap warga yang datang ke dewan memiliki permasalahan sendiri.

Seperti jarak rumah sekolah yang tidak akurat, merasa dibohongi dengan informasi ketika tidak diterima di SMPN pilihan pertama, otomatis ke pilihan dua dan tiga.

Faktanya tidak seperti itu karena saat terlempar di pilihan pertama, pilihan kedua dan ketiga sudah penuh karena sudah ada pemilih pertama.

Ada juga yang dirugikan karena kelurahannya dimasukkan ke satu zona padahal sudah ketahuan jaraknya sangat jauh sehingga peluang diterima kecil.

Sebab PPDB menggunakan zonasi jarak rumah-sekolah. Secara umum, tanpa menggunakan acuan nilai, maka hanya menguntungkan siswa yang rumahnya dekat sekolah.

Puluhan warga itu kemudian diterima dewan di sebuah ruang rapat dengan menghadirkan Kadindik Zubaidah dimoderatori Fransisca, Wakil Ketua DPRD dan dihadiri Ketua DPRD Kota Malang, Bambanh Heri Susanto.

“Tadi kami sudah hearing dengan Dinas Pendidikan terkait PPDB,” jelas Fransisca kepada warga di forum itu.

Beberapa sikap dewan adalah merekomendasikan kadindik dan walikota bertemu Mendikbud terkait pelaksanaan PPDB zonasi.

“Dewan juga akan berkirim surat pada Mendikbud terkait hal ini. Serta meminta dinas memfasilitasi agar masuk sekolah swwasta diringankan,” tandas Fransisca.

Namun warga yang protes ingin agar anak mereka masuk sekolah negeri karena berat jika ke sekolah swasta.

Dari beberapa warga yang diwawancarai suryamalang.com, ganjalan hati mereka dikarenakan PPDB hanya memakai jarak.