Malang Raya

Perda Kota Malang No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Bangunan Berubah

Perda No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Bangunan berubah. Perubahan itu tidak keseluruhan, namun ada beberapa poin yang mengalami penyesuaian.

Perda Kota Malang No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Bangunan Berubah
yul
suryamalang.com | IG: @suryamalangcom 

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Perda No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berubah. Perubahan itu tidak keseluruhan, namun ada beberapa poin yang mengalami penyesuaian.

Perubahan dilakukan setelah antara eksektif dan legislatif melaksanakan paripurna di ruang sidang DPRD Kota Malang, Senin (17/6/2019). Legislatif menyepakati usulan perubahan perda dan kemudian dalam waktu dekat akan disosialisasikan.

Perubahan yang terjadi itu antara lain, penyesuaian nomenklatur yang berubah dari Dinas Pendapatan Pajak Daerah (Dispenda) menjadi OPD pemungut pajak. Dengan perubahan nomenklatur ini, juga terdapat sejumlah perubahan lainnya.

Kemudian juga adanya penghapusa tunggakan piyutang pajak yang sudah kadaluarsa dan bukan merupakan wajib pajak lagi. Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang Ir Ade Herawanto mencontohkan pada kasus fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berdiri di Kota Malang.

Dijelaskan Ade, lalu ada penyesuaian tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang kemudian akan diatur dengan perwal. Kata Ade, ada beberapa penyusaian karena harus mengikuti perkembangan zaman.

“Karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini yang makin tinggi nilai tanah,” jelasnya, Selasa (18/6/2019).

Dikatakan Ade, sudah sekitar 3 tahun lebih Pemkot Malang belum mengajukan NJOP dengan nilai yang sesuai dengan perkembangan. Pada momentum kali inilah, peluang untuk melakukan penyesuaian bisa dilakukan.

“Hal ini juga akan diberlakukan untuk NJO Reklame. Sudah saatnya menerbitkan perwal NJOP dan NJOR yang baru,” terang Ade.

Pihaknya akan melakukan kajian intensif untuk menentukan hitungan NJOP dan NJOR yang sesuai aturan dan perkembangan zaman saat ini.

Sementara politikus Fraksi PDI Perjuangan Sugiono menyampaikan Pemkot harus lebih selektif dan serius menginventarisir Wajib Pajak (WP) yang hendak dihapus piutangnya. Dikatakannya, jangan sampai ada kerugian negara akibat tidak efektifnya perhitungan.

“Jangan sampai merugikan negara,” paparnya.

Hal senada juga disampaikan politikus dari Fraksi PKB Ike Kisnawati. Ike mengatakan usai perda ini disahkan Pemkot Malang harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terkait pajak bumi bangunan.

“Harus benar-benar sesuai. Jangan sampai merugikan masyarakat. Juga data base dari para wajib pajak harus terus diperbaharui secara berkala,”  terangnya. 

 

Penulis: Benni Indo
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved