Breaking News:

Kabar Surabaya

Di Hadapan Lemhanas, DPRD Jatim Usulkan Gubernur Dapat Dipilih Dewan Provinsi dan Kabupaten

DPRD Jawa Timur meminta regulasi pemilihan Gubernur secara langsung dikaji ulang. Sebagai gantinya, Gubernur bisa dipilih oleh anggota DPRD.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Achmad Amru Muiz
SURYAMALANG.COM/Hayu Yudha Prabowo
Dokumentasi: Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilgub jatim Kota Batu, Kamis (28/6/2018). 

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - DPRD Jawa Timur meminta regulasi pemilihan Gubernur secara langsung dikaji ulang. Sebagai gantinya, Gubernur bisa dipilih oleh anggota dewan baik di tingkat provinsi beserta kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Komisi A DPRD Jatim yang membawahi bidang pemerintahan di hadapan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang melakukan kunjungan ke DPRD Jatim, Senin (1/7/2019).

Hadir pada pertemuan ini 25 Anggota Lemhanas angkatan ke-59 serta jajaran Anggota Komisi A DPRD Jatim yang mebawahi bidang pemerintahan.

"Kami berpesan agar ada kajian ulang terkait dengan pemilihan gubernur secara langsung," kata Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzammil Syafi'i ketika ditemui seusai pertemuan.

Berdasarkan penjelasan Muzammil, pemilihan gubernur tak selayaknya dipilih secara langsung, namun cukup melalui perwakilan. "Kami mengusulkan agar Gubernur tak dipilih langsung oleh masyarakat, namun bisa dipilih oleh Dewan (DPRD Provinsi), yang diperluas hingga DPRD Kabupaten/Kota," katanya.

Ada dua alasan yang mendasari usulan ini. Pertama, Gubernur dinilai sebagai kepala pemerintahan yang menjadi wakil pemerintah pusat. "Gubernur adalah wakil pemerintah pusat dan tak punya daerah. Melainkan, hanya menjalankan fungsi pemerintahan saja," kata Muzammil menjelaskan.

Di Indonesia, hanya ada dua gubernur yang dinilai memiliki kewenangan lebih banyak. Yakni, Gubernur DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Di luar dua daerah ini, daerah dipimpin oleh bupati dan walikota.

"Sehingga, kami mengusulkan agar pemilihan gubernur bisa dilakukan oleh DPRD Provinsi. Sedangkan untuk pemilihan Bupati/Walikota tetap bisa dilakukan secara langsung," jelasnya.

Selain soal keterbatasan kewenangan, pemilihan Gubernur oleh anggota dewan juga dinilai dapat menghemat anggaran, khususnya APBD Provinsi. Sebab, untuk pemilihan gubernur 2018 lalu misalnya, anggaran yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 2,7 triliun.

"Ada efisiensi anggaran senilai Rp 2,7 triliun kalau bisa dipilih oleh Anggota Dewan. Itu anggaran yang besar, pada 2018 lalu saja dianggarkan multiyears," katanya.

Untuk diketahui, kunjungan Lemhanas ini untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. Utamanya, soal kondisi Pancasila sebagai penjaga kesatuan.

Oleh karena itu, tak hanya usulan soal pemilihan gubernur, DPRD Jatim juga mendorong adanya rekonsiliasi nasional di pemerintahan pusat pasca pemilu 2019. Jawa Timur sebagai daerah yang dihuni mayoritas santri dan pesantren, dinilai mampu mewujudkan rekonsiliasi dengan tak menimbulkan banyak gesekan.

Berangkat dari semangat kebersamaan di Jatim tersebut, hal itu diharapkan juga bisa dilakukan di pemerintahan pusat. Apalagi, dengan mempertemukan pasangan calon dari kedua kubu, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno serta para elit pendukungnya.

"Kalau hal ini bisa dilakukan di Jatim, tentu juga bisa dilakukan di pusat. Kita bisa menjadi contoh untuk rekonsiliasi nasional," kata Anggota DPRD Jatim terpilih periode 2019-2024 ini. 

Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved