Kabar Surabaya

DPRD Jatim: Bentor Hanya Perlu Pembatasan Wilayah, Bukan Dilarang Beroperasi Sama Sekali

"Bentor hanya perlu pembatasan wilayah, bukan dilarang beroperasi sama sekali," kata anggota DPRD Jatim, Suli Daim.

DPRD Jatim: Bentor Hanya Perlu Pembatasan Wilayah, Bukan Dilarang Beroperasi Sama Sekali
surya/hayu yudha prabowo
PELARANGAN BENTOR - Pengendara Becak Motor (Bentor) melaju di Jalan Ahmad Yani, Kota Malang, Rabu (20/1/2016). Meski dilarang beroperasi di jalan raya, pengendara Bentor tetap beroperasi. 

"Bentor hanya perlu pembatasan wilayah, bukan dilarang beroperasi sama sekali," kata anggota DPRD Jatim, Suli Daim.

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - DPRD Jawa Timur menyayangkan sikap pemerintah yang membatasi pengoperasian becak motor (bentor) di sejumlah tempat. DPRD Jatim menyebut pemerintah tak memberikan solusi konkret melalui sanksi ini.

"Seharusnya, pemerintah tidak boleh melakukan tindakan ekstrem kepada pemilik bentor," kata Wakil Ketua Komisi E, Suli Daim, ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (5/8/2019).

Suli pada kesempatan tersebut menerima langsung perwakilan pengemudi bentor yang menggeruduk DPRD Jatim, Senin (5/8/2019).

"Saya amat kasihan. Ada yang mengaku sudah berusia 60 hingga mendekati 80 tahun," katanya.

Ia menjelaskan bahwa transportasi bentor menjadi satu-satunya harapan para pengemudi tersebut untuk menghidupi keluarga.

Penyitaan bentor oleh pemerintah dinilai terlalu represif dan membatasi hak masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim, dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Muzammil Safii, saat menerima perwakilan pengemudi becak motor (bentor) di DPRD Jatim, Senin (5/8/2019).
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim, dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Muzammil Safii, saat menerima perwakilan pengemudi becak motor (bentor) di DPRD Jatim, Senin (5/8/2019). (bobby koloway)

"Seharusnya, tak serta merta dieksekusi. Sebab, ini taruhan hidup kebutuhan keluarga," kata anggota Komisi yang membidangi Ketenagakerjaan ini.

Di sisi lain, keberadaan Bentor juga amat dibutuhkan kalangan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dibuktikan dengan maraknya pertumbuhan Bentor di beberapa wilayah.

Oleh karenanya, Ia lantas memberikan alternatif solusi yang bisa ditempuh pemerintah. Suli mengutip penjelasan Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DLLASDP) Kementerian Perhubungan, Eddy Gunawan.

Halaman
123
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: yuli
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved