DPRD Jatim: Bentor Hanya Perlu Pembatasan Wilayah, Bukan Dilarang Beroperasi Sama Sekali

"Bentor hanya perlu pembatasan wilayah, bukan dilarang beroperasi sama sekali," kata anggota DPRD Jatim, Suli Daim.

SURYAMALANG.COM, SURABAYA - DPRD Jawa Timur menyayangkan sikap pemerintah yang membatasi pengoperasian becak motor (bentor) di sejumlah tempat. DPRD Jatim menyebut pemerintah tak memberikan solusi konkret melalui sanksi ini.

"Seharusnya, pemerintah tidak boleh melakukan tindakan ekstrem kepada pemilik bentor," kata Wakil Ketua Komisi E, Suli Daim, ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (5/8/2019).

Suli pada kesempatan tersebut menerima langsung perwakilan pengemudi bentor yang menggeruduk DPRD Jatim, Senin (5/8/2019).

"Saya amat kasihan. Ada yang mengaku sudah berusia 60 hingga mendekati 80 tahun," katanya.

Ia menjelaskan bahwa transportasi bentor menjadi satu-satunya harapan para pengemudi tersebut untuk menghidupi keluarga.

Penyitaan bentor oleh pemerintah dinilai terlalu represif dan membatasi hak masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

"Seharusnya, tak serta merta dieksekusi. Sebab, ini taruhan hidup kebutuhan keluarga," kata anggota Komisi yang membidangi Ketenagakerjaan ini.

Di sisi lain, keberadaan Bentor juga amat dibutuhkan kalangan masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dibuktikan dengan maraknya pertumbuhan Bentor di beberapa wilayah.

Oleh karenanya, Ia lantas memberikan alternatif solusi yang bisa ditempuh pemerintah. Suli mengutip penjelasan Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DLLASDP) Kementerian Perhubungan, Eddy Gunawan.

Suli menyebut Eddy pernah mengusulkan amandemen UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuannya, demi mengakomodir para becak motor.

Suli mendukung pernyataan Eddy dan berharap adanya payung hukum yang mendukung keberadaan becak motor.

"Tanpa adanya amandemen tersebut, sulit untuk mengakomodir keberadaan bentor yang kini tumbuh pesat untuk transportasi kalangan menengah kebawah tersebut," katanya.

Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada para pengemudi bentor. Di antaranya, pembatasan bentor di jalan-jalan tertentu. "Bentor hanya perlu pembatasan wilayah, bukan dilarang beroperasi sama sekali," jelasnya.

Selain itu, untuk memberikan jaminan keamanan bagi penumpang, politisi PAN ini juga mendorong pemerintah untuk menyosialisasikan pentingnya uji KIR.