LSM Pattiro Inginkan Perbaikan Sistem Zonasi di Kota Malang

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menginginkan perbaikan sistem zonasi di Kota Malang.

Dari hasil studi Pattiro bersama dengan PC IPNU IPPNU Kota Malang di lapangan, mendapati temuan bahwa banyak sekolah khususnya SMP di Kota Malang penyebarannya tidak merata.

Direktur Eksekutif Pattiro, Asiswanto Darsono, mengatakan, penerapan sistem PPDB tahun 2019 di Kota Malang menimbulkan gejolak di masyarakat.

Oleh karena itu, Pattiro Malang melakukan studi untuk memotret pelaksanaan PPDB 2019 di Kota Malang.

"Studi sudah kami lakukan di lima Kecamatan di Kota Malang untuk melakukan penggalian data primer dan sekunder," ucap Asis di sela-sela kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Kota Malang, Rabu (7/8/2019).

Kata Asis, kebijakan Permendikbud No 51 tahun 2018 harus dikaji ulang untuk di Kota Malang.

Dikarenakan kata dia kebijakan ini tidak bisa dipukul rata melihat kondisi yang ada di Kota Malang.

"Kebanyakan sekolah SMP di Kota Malang terletak di Kecamatan Klojen yang memiliki populasi jumlah penduduk terkecil. Berbeda dengan yang di Kecamatan Sukun dengan jumlah populasi terbesar tapi jumlah SMP-nya sedikit, yakni cuma tiga, sedangkan di Kecamt Klojen ada delapan," ujarnya.

Sementara itu, dalam studi ke lapangan tersebut Pattiro menerjunkan 19 orang yang terdiri dari Mahasiswa Universitas Brawijaya, Pattiro dan dari PC IPNU IPPNU Kota Malang.

Studi itu dilakukan ke sejumlah sekolah, orang tua wali murid, Dinas Pendidikan Kota Malang, Komisi D DPRD Kota Malang, dan juga tokoh masyarakat.

Kurnia Islami, Ketua PC IPNU IPPNU Kota Malang mengatakan, bahwa pihaknya menginginkan solusi perbaikan terkait sistem zonasi yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Dikarenakan, dari temuan di lapangan pemerataan sekolah negeri di Kota Malang masih kurang.

Belum lagi dengan banyaknya wali murid yang masih belum mengetahui tentang sistem zonasi.

Maka dari itu, ia berharap adanya sosialisasi dari pemerintah terkait penerapan sistem zonasi di Kota Malang.

"Masyarakat banyak yang mengeluh soal zonasi ini, karena banyak wali murid yang mendaftarkan anaknya di sekolah di luar zonasi. Akibatnya mereka kalah pagu, jadi sosialisasinya yang kurang," ujarnya.