Breaking News:

Citizen Reporter

OPINI - Rektor Asing di Kampus Negeri, Sesat Arah Tingkatkan Kualitas Universitas

OLEH: Anindito Aditomo, Senior Lecturer in Educational Psychology, Universitas Surabaya

Editor: yuli
ristekdikti
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI M Nasir 

Salah satu hal pertama yang dilakukan Andersson di NTU adalah memecat sebagian staf akademik (dosen) yang kurang berkualitas dan mengganti mereka dengan profesor dan peneliti-peneliti muda berbakat dari berbagai universitas top dunia.

Dengan kata lain, alih-alih berusaha mengubah orang-orang lama tersebut menjadi peneliti kelas dunia, Andersson lebih memilih mendatangkan talenta akademik dari luar negeri. (Saya tidak menemukan angka persis dosen yang dipecat, tapi Andersson mengatakan bahwa jumlahnya signifikan.) Dengan kata lain, di bawah kepemimpinan Andersson, NTU menerapkan strategi impor dosen.

Strategi impor dosen berkualitas ini juga ditempuh oleh NUS sejak awal 2000. Menurut mantan presiden universitas ini, Tan Chorh Chuan,, merekrut akademisi-akademisi terbaik dari seluruh dunia adalah salah satu pilar kesuksesan NUS.

Kini NTU dan NUS secara rutin menempati posisi papan atas dalam berbagai pemeringkatan universitas terbaik dunia. Data terbaru QS World University Ranking, misalnya, menempatkan NUS dan NTU pada peringkat ke-11 dan 12 secara global, dan rangking pertama dan kedua di Asia.

Menilik kasus Singapura, memang ada preseden bagi keberhasilan strategi impor dosen dan rektor ini. Sepintas, apa yang diterapkan di NTU dan NUS tampak sejalan dengan, dan karena itu mendukung, rencana yang digagas Kementerian Riset. Namun, ada beberapa alasan yang menunjukkan bahwa strategi itu terlalu menyederhanakan masalah kompleks di Indonesia.

Tanggapan Rektor Unair Surabaya Perihal Rencana Menristekdikti Rekrut Rektor Asing di PTN

Pemerintah Gunakan Rektor Asing di Kampus Negeri? Ini Reaksi Rektor UB Malang dan UM

Tiga alasan untuk skeptis

Pertama, impor dosen dan rektor di Singapura adalah buah dari reformasi pendidikan tinggi yang lebih mendasar. Salah satu aspek reformasi ini adalah perubahan status hukum NTU dan NUS pada 2006, yang menjadikan kedua institusi tersebut badan otonom yang bebas mengelola urusan internalnya (meski masih mendapat pendanaan negara).

Di NTU, otonomi itu yang memungkinkan Andersson memecat banyak staf akademik yang dianggap kurang berpotensi sebagai peneliti andal. Di NUS, otonomi tersebut dimanfaatkan untuk mengubah aturan kepegawaian sektor publik yang kaku dan berbasis senioritas, menjadi sistem penghargaan yang berbasis kinerja.

Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia.

Meski beberapa universitas negeri di Indonesia sudah beroperasi secara relatif otonomi, manajemen sumber daya manusia masih terikat oleh regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Misalnya, untuk menentukan jam kerja dan syarat kenaikan jabatan akademik pun universitas di Indonesia tidak bisa. Apalagi untuk memecat banyak dosen tetap yang dianggap memiliki kinerja riset buruk seperti dilakukan oleh NTU.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved