Warga Puri Cempaka Putih dan Villa Gunung Buring Malang Keluhkan Fasilitas Umum dan Sosial

Sehingga, Pemkot dalam hal ini belum bisa membenahi jalan rusak yang ada di perumahan PCP I.

"Katanya pengembang sudah dikasih, tapi ketika kami urus katanya belum. Ya kalau sudah di kasih kami minta surat keterangan. Tapi hingga sampai saat ini belum ada," ungkapnya.

Selain itu, fasilitas lain yang dikeluhkan oleh warga ialah tidak maksimalnya sumur resapan air yang ada di Perumahan PCP I.

Sehingga, tiap hujan turun di sejumlah jalan di kawasan PCP I tergenang banjir hingga sebetis orang dewasa.

"Sumur resapan di sini ada dua. Tapi ya gitu tidak maksimal. Sehingga warga yang membenahi saluran air di sini. Kalau kayak gini terus mau sampai kapan wilayah di kampung kami dibenahi," ujarnya.

Hal yang sama nampaknya juga di alami oleh Agus Prayitno, seorang warga yang tinggal di Perumahan Villa Gunung Buring, Kedungkandang, Kota Malang.

Gara-gara ditinggalkan oleh pengembang, pihaknya bersama warga yang lain kesulitan mau mengadu ke siapa terkait fasum dan fasos di wilayah tersebut.

Agus dan sejumlah warga yang lain mengeluhkan dengan tidak adanya fasilitas seperti Balai RW yang tidak ada, lampu jalan yang mati hingga jalan yang rusak.

"Katanya pengembang sudah diserahkan. Tapi tidak ada bukti fisiknya. Padahal warga hanya meminta dokumen, tapi tidak dituruti oleh pihak pengembang," terangnya.

Kini warga di kedua perumahan tersebut bingung mau mengadu ke siapa terkait dengan fasum dan fasos yang ada di wilayahnya tersebut.

Mereka berharap, adanya tidak lanjut mengenai perbaikan fasilitas yang ada di perumahan mereka.

"Semoga saja Pemkot bisa melihat apa yang warga rasakan terkait fasilitas yang ada di perumahan kami," ujarnya.

Sementara itu, dalam menanggapi permasalahan tersebut SURYAMALANG.COM mencoba menghubungi Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Kota Malang.

Wakil Ketua REI Kota Malang, Suwoko menjelaskan, terkait dengan Fasum dan Fasos yang ada di Perumahan, pihaknya sudah mengimbau kepada semua developer agar menyerahkannya kepada Pemerintah Kota Malang.

Imbauan tersebut selalu diberikan melalui sosialisasi maupun menggelar acara pertemuan yang selalu digelar selama dua minggu sekali.