SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Pemerintah daerah (kota/kabupaten) dan provinsi bisa jadi pemrakarsa jalan tol dengan menggandeng investor. Tapi dikatakan Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR, bisnis jalan tol tidak murah.

"Mungkin baru 5-10 tahun setelah investasi baru menghasilkan," jelas Basuki pada wartawan saat di Gedung Widyaloka UB Malang, Rabu (13/11/2019).

Menurut dia, jika ada prakarsa itu, pihaknya akan memprosesnya. Hal ini menanggapi pertanyaan wartawan tentang informasi bahwa Pemkab Malang memiliki tiga desain jalan tol Malang-Kepanjen. Namun Basuki belum mengetahuinya.

"Bisa saja pemrakarsanya Pemkab Malang tapi mengajak investor," jawabnya. Dikatakan, Malang-Kepanjen memang jalur macet.

Dikatakan, jika jadi pemrakarsa, maka paling banyak modalnya dua persen dari total modal kebutuhannya.

Jika jalan tol tanpa elevasi, per kilometernya butuh Rp 100 miliar sampai Rp 120 miliar. Jika jalan tolnya ada elevasinya, maka biayanya dua kali lipat. Dikatakan, untuk membuat jalan tol harus sudah masuk jaringan tol nasional.

Saat ini untuk tol Singosari-Malang baru sampai Pakis yang dioperasikan mulai 1 November 2019 lalu. Sejak 8 November 2019 menjadi berbayar.

Sedang relasinya ke Kota Malang masih proses pengerjaan. Interchangenya nanti di Jl Ki Ageng Gribik Kota Malang. Setelah itu melewati jalan masuk kota atau jika ke selatan bisa mengarah ke Kabupaten Malang.