Komentar Kepala Disdikbud Kota Malang, Zubaidah Usai Dipanggil DPRD Soal Kasus Perundungan Siswa SMP

SURYAMALANG.COM, KLOJEN - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Zubaidah tidak banyak berkomentar seusai memenuhi panggilan Komisi D DPRD Kota Malang terkait kasus perundungan siswa SMP, Rabu (12/2/2020).

Pertemuan Zubaidah dan anggota Komisi D berlangsung tertutup.

“Kami sudah sepakat bahwa hasil pertemuan disampaikan ketua Komisi D,” ucap Zubaidah kepada SURYAMALANG.COM.

Dalam pertemuan selama tiga jam itu, DPRD minta kasus perundungan tidak terulang di Kota Malang.

Di antara caranya ialah melakukan antisipasi dini dengan cara melakukan pencegahan.

Seperti memaksimalkan peran bagian kesiswaan, Bimbingan Konseling (BK) dan bidang keagamaan di setiap sekolah.

“Perlu ada komunikasi yang lebih intens antara pihak sekolah dan wali murid.”

“Biar nantinya jadi komitmen sekolah terkait dengan pengawasan terhadap siswa,” ucap H Wanedi, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang.

DPRD juga minta Disdikbud agar kegiatan rutin yang dilaksanakan di sekolah tidak bersifat ceremonial saja.

Akan tetapi juga menyentuh aspek pendidikan karakter yang saat ini jadi program utama pemerintah di dunia pendidikan.

“Ini tadi yang menjadi kesepakatan kami. Kami dan Disdikbud akan bersinergi dan mengawasi pendidikan karakter di Kota Malang,” ucapnya.

Wanedi menyampaikan bahwa Zubaidah telah menceritakan kejadian kasus perundungan yang sebenarnya.

Menurutnya, ada miss komunikasi yang menyebabkan kasus perundungan ini menjadi ramai diperbincangkan.

Terkait kasus perundungan ini, Disdikbud telah bersedia untuk menanggung biaya pengobatan korban berinisial MS.

Termasuk juga pendampingan dan kebutuhan MS selama perawatan di rumah maupun untuk masa depan MS di sekolah.

“Ini komitmen beliau (Zubaidah) yang ingin memberikan kenyamanan kepada MS.”

“Apapun itu, ini juga menjadi perhatian kita. Karena mereka (korban dan pelaku perundungan) masih memiliki masa depan,” tandasnya.