Berita Malang Hari Ini
Mahasiswa UIN Maliki Malang Kecewa Potongan UKT Saat Pandemi Covid-19 Batal, Anggap Kemenag PHP
Surat Plt Dirjen Pendis mencabut surat sebelumnya soal adanya potongan UKT paling tidak 10 persen. Surat itu membuat mahasiswa PTKIN kecewa
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Dyan Rekohadi
lihat foto
Apalagi bagi mahasiswa yang dapat UKT mahal seperti Rp 5 juta. Jika dikembalikan 10 persen ya lumayan.
Aliansi Mahasiswa UIN Maliki Malang pada 18 April 2020 lalu sempat mengeluarkan surat terbuka pada Rektor UIN Malang Prof Dr Abdul Haris.
Harapannya waktu itu sebelum ada surat anulir Plt Dirjen Pendis, dalam tuntutannya minta ke rektor agar pembayaran UKT semester depan dibebaskan atau setidak-tidaknya potongan sebesar 50% dan untuk mahasiswa akhir yang sedang melanjutkan penelitian dibebaskan sepenuhnya.
"Saat itu masih melayangkan surat saja. Belum sampai tahap audiensi dengan rektor," tambah Adib.
Di media sosial tersebar surat Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) PTKIN tertanggal 27 April 2020.
Surat Plt Dirjen Pendis dinilai tidak ada empati dari Kemenag sehingga seperti melempar tanggungjawab.
Dengan pencabutan surat itu dinilai sebagai tindakan tidak konsisten dan tidak mendengarkan aspirasi mahasiswa di tengan pandemi.
Dema PTKIN menuntut agar Plt Dirjen Pendis dan Forum Pimpinan PTKIN se Indonesia untuk merespons perihal pemotongan UKT lewat SK Menag.
Selain itu, mereka juga menuntut Forum Pimpinan PTKIN memperjuangkan dan membela hak-hak mahasiswa dan diimplentasikan.
Sehingga mahasiswa PTKIN tidak hanya jadi objek Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Serta menuntut Menag, Ditjen Pendis dan Forum Pimpinan PTKIN mengadakan dialog terbuka dengan Dema PKTKIN se Indonesia untuk membahas kebijakan atas problematik sistem kuliah daring free access dan penurunan UKT semester ganjil 2020/2021.
