Virus Corona di Malang

Forum Rektor & Wali Kota Malang Bahas Bansos Mahasiswa Anak Kost, Mahasiswa Ingin Penurunan UKT

Beberapa perguruan tinggi memaparkan soal bantuan yang diberikan pada mahasiswanya berupa bantuan sembako dan pulsa hingga potongan uang kuliah.

SURYAMALANG.COM/Sylvianita Widyawati
Suasana pertemuan forum rektor di Malang dengan Walikota Malang, Senin (4/5/2020). Pembahasannya mengenai mahasiswa perantau yang masih di Malang dan simulasi jika mahasiswa baru masuk Malang. 

SURYAMALANG.COM, MALANG - Wali kota Malang Sutiaji memimpin pertemuan rakor dengan forum rektor Kota Malang, Senin (4/5/2020) di Balai kota.

Tiga hal yang dibicarakan adalah menginventarisir jumlah mahasiswa perantau yang masih bertahan di Kota Malang, simulasi perguruan tinggi jika datang mahasiswa baru dan rencana replika kampung tangguh menghadapi wabah Covid-19.

Beberapa perguruan tinggi memaparkan soal bantuan yang diberikan pada mahasiswanya berupa bantuan sembako dan pulsa hingga potongan uang kuliah.

"Perguruan tinggi saya minta untuk inventarisir data mahasiswa perantaunya di Malang. Mungkin jumlahnya tinggal 10 persen dari jumlah mahasiswa perantau di Malang 300.000 an," jelas Sutiaji pada wartawan saat di area pabrik rokok Sampoerna Malang, Senin (4/5/2020).

Dikatakan, dari survei yang dilakukan oleh Tim Percepatan Pembangunan Kota Malang, dari 250 responden mahasiswa, sebagian besar ternyata ingin mendapat penurunan UKT (Uang Kuliah Tunggal) dari kampusnya. Bukan sembako.

"Sembako ada, tapi kecil. Mereka ingin UKT nya turun," kata Sutiaji.

Karena itu, bentuk bantuan sosial (Bansos) ke mahasiswa luar kota yang masih bertahan di Kota Malang masih dipikirkan yang pas apa.

"Apa Bansos uang tunai atau sembako," ujarnya.

Jika memakai istilah Bansos, maka by name dan by address harus jelas.

Sedang Pemkot Malang sebenarnya juga ingin memberi berupa hibah.

Sehingga jumlah yang diberikan ke perguruan tinggi sesuai dengan jumlah mahasiswa yang perlu dibantu.
Sehingga yang melakukan verifikasi adalah kampusnya sendiri. Bukan Pemkot Malang.

"Jika bansos, maka kami lama verifikasi datanya," ujarnya.

Prof Dr Ir M Bisri, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kota Malang juga menyarankan agar pihak kampus juga mencantumkan di data NIK mahasiswa.

"Sehingga bisa dicek di aplikasi bansos Pemkot Malang dengan NIK itu," kata Bisri di acara rakor.
Tujuannya tidak ada dobel anggaran. Siapa tahu dari pemerintah daerahnya juga sudah mendapatkan.

Pieter Sahertian, Rektor Univeritas Kanjuruhan Malang (Unikama) menyatakan, mahasiswa perantauan kampusnya banyak dari luar Jawa.

Dari mahasiswa didapat informasi jika mereka tidak bisa pulang kampung dan minta bantuan.

Pihaknya perlu membicarakan dengan yayasan untuk memberi bantuan.

"Jumlahnya cukup banyak. 1468 orang. Namun saya minta ke BEM untuk indentifikasi," kata Pieter di rakor.

Mana yang tidak mampu, butuh bantuan. Atau tidak pulang kampung tapi kategori mampu.

Sedang di UMM, menurut Wakil Rektor III UMM, Nur Subekti, pihaknya juga memberi bantuan logistik ke mahasiswa yang tidak pulang kampung.

Jumlahnya 1050an termasuk untuk mahasiswa asing.

Selain itu juga memberikan potongan SPP Rp 1 juta. Masing-masing Rp 500.000 di semester genap dan ganjil mendatang.

Sedang di ITN, Rektor Dr Ir Kustamar MT menyebutkan ada 484 mahasiswanya yang bertahan di Malang.

"Sejak awal sudah kami sampaikan agar mereka pulang kampung," katanya. Jumlah mahasiswa ada 5000 an.

Meski disediakan bantuan yang dilewatkan di prodi, tapi masih belum ada yang mengambil.

Sedang data sementara dari Aptisi komisariat IV, lewat ketuanya Prof Dr Dyah Sawitri SE MM menyatakan data sementara mahasiswa perantau di Malang ada 4500 an dari sembilan PTS yang sementara melapor.

Usai rakor, perwakilan perguruan tinggi diminta memberi datanya yang dibawa.

Sedang terkait simulasi bagaimana nanti jika mahasiswa baru (Maba) datang, perguruan tinggi belum memiliki pandangan.

"Selama pemerintah pusat belum ada kebijakan, maka mahasiswa belum boleh masuk kampus. Sekarangpun daftar calon mahasiswa baru saja semua online," tutur Rektor Universitas Islam Malang (Unisma) di rakor.

Sehingga sampai saat ini belum tahu kapan mulai masuk nanti jika ada maba.

Bahkan jadwal pengenalan kampus belum tahu. Untuk PTS, jadwal masuknya masih lama. Sehingga ia menyarankan agar yang simulasi dulu adalah PTN karena lebih dulu masuknya.

Ia juga menyarankan agar Aptisi Komisariat IV bisa membuat panduan yang sama saat maba masuk nanti di PTS sehingga tidak ada perbedaan.

Sumber: Surya Malang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved