Update Zona Merah di Jawa Timur Jumat 26 Juni: Jember Zona Oranye, Sumenep Zona Kuning, Madiun Hijau

Update zona merah di Jawa Timur, Jumat 26 Juni 2020: Jember zona oranye, Sumenep zona kuning, madiun zona hijau.

Penulis: Sarah Elnyora | Editor: Adrianus Adhi
Suryamalang.com/kolase infocovidjatim
peta zona merah, zona kuning, zona oranye dan zona hijau Covid-19 di Jawa Timur 

- Zona hijau (daerah tidak terdampak Covid-19)

1. Kota Madiun

- Berita terkait virus corona di Jawa Timur:

1. Wali Risma Setelah Jokowi Minta Jatim Turunkan Kasus Covid-19

Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Plt Bupati Sidoarjo, M Nur dan Bupati Gresik, Sambari saat mengikuti rapat koordinasi terkait tindak lanjut penyelenggaraan PSBB di Surabaya Raya, Senin (8/6/2020).
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, Plt Bupati Sidoarjo, M Nur dan Bupati Gresik, Sambari saat mengikuti rapat koordinasi terkait tindak lanjut penyelenggaraan PSBB di Surabaya Raya, Senin (8/6/2020). (SURYAMALANG.COM/Sugiharto)

Waktu dua minggu yang diberikan oleh Presiden Jokowi agar Jatim angkanya turun signifikan juga ditanggapi oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Risma mengaku pihaknya terus bekerja totalitas agar pandemi ini terus dapat dikendalikan di Surabaya.

"Kita kerja mulai kemarin-kemarin, kita terus bekerja," kata Risma saat ditemui di kediaman Wali Kota, Kamis (25/6/2020).

Risma menjelaskan, untuk saat ini, kasus penularan di Surabaya banyak terjadi di lingkungan keluarganya.

Artinya, ketika ada satu orang yang positif dalam satu keluarga dia bisa menulari anggota keluarganya yang lain.

Untuk itu, Risma meminta jajarannya agar bagaimana caranya ketika ada satu temuan positif untuk diminta isolasi dan rawat inap. Ini dilakukan lantaran untuk mengurangi resiko tertularnya anggota keluarga lain dari virus global ini.

"Saya minta temen-temen untuk nekan, jadi misalnya satu keluarga itu ada yang positif itu harus bisa mengajak untuk rawat inap, supaya gak nulari keluarganya," terang Risma.

Kemudian, Risma juga menjelaskan pihaknya bakal melakukan beberapa fokus pada kawasan tertentu yang terbilang butuh penanganan khusus. Misalnya, untuk sekitar Kecamatan Gubeng dan Tambaksari.

Itu karena didapati banyak temuan warga yang reaktif saat pemeriksaan massal di kota pahlawan.

Sehingga, dalam waktu dekat ini, Risma mengaku bakal melakukan komunikasi khusus dengan seluruh RT/RW di dua kecamatan tersebut.

Terlebih kawasan itu banyak rumah kos yang tersebar disana. Hal itu pula yang nanti bakal dikomunikasikan khusus dengan RT/RW setempat.

"Kita butuh penanganan khusus untuk itu," ujar Risma yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya itu.

Apalagi, rencananya mulai besok bantuan dari BNPB akan kembali melakukan pemeriksaan massal di Surabaya.

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu unit mobil pemeriksaan dari BNPB di Surabaya sempat pamit dari kota pahlawan.

Hal itu bakal banyak membantu selain Pemkot saat ini tengah menyiapkan laboratorium.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi meminta agar dalam waktu dua minggu ini kasus covid-19 di Jawa Timur bisa diturunkan secara signifikan.

Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi saat rakor virtual dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 se Jatim secara di Gedung Negara Grahadi, Kamis (25/6/2020) siang.

“Angka positif yang terkena covid-19 di Jatim ada 183 yang bertambah kemarin, ini terbanyak di Indonesia, hati hati ini terbanyak di Indonesia. Tapi juga yang menumbuhkan optimisme kita angka kesembuhan juga berada di posisi yang lumayan yaitu 31 persen,” kata Presiden Joko Widodo.

“Oleh sebab itu saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendaliannya betul betul kita lakukan bersama sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini. Baik itu di gugus tugas, di provinsi, di kota dan kabupaten dan seterusnya sampai ke rumah sakit kampung desa semuanya ikut bersama sama melakukan manajemen krisis dan menurunkan angka positif tadi,” tegas Presiden.

2. Jokowi Minta Program Pelayanan Publik Banyuwangi Direplikasi

Presiden Jokowi saat tiba dalam kunjungan di Jatim, Kamis (25/6/2020). Presiden meminta Kepala daerah membuat kebijakan dalam kondisi pandemi Covid-19 ini dengan memperhatikan data saintifik dan memperhatikan saran para pakar.
Presiden Jokowi saat tiba dalam kunjungan di Jatim, Kamis (25/6/2020). Presiden meminta Kepala daerah membuat kebijakan dalam kondisi pandemi Covid-19 ini dengan memperhatikan data saintifik dan memperhatikan saran para pakar. (ISTIMEWA)

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi, Kamis (25/6/2020).

Didampingi Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, presiden mengunjungi pasar pelayanan publik di Pasar Rogojampi, untuk meninjau proses pelayanan publik di era new normal, di unit pelayanan publik yang terintegrasi dengan pasar tradisional tersebut.

Jokowi mendapat penjelasan dari petugas Pasar Pelayanan Publik, tentang proses pelayanan mandiri (self-service) di Pasar Rogojampi yang bisa mengakses dokumen/izin tanpa bertemu petugas.

Jokowi juga melihat langsung proses integrasi data kependudukan melalui program Smart Kampung, atau sistem digitalisasi pelayanan publik berbasis desa yang telah dikembangkan Banyuwangi sejak 2016.

Jokowi terlihat meminta pada jajarannya untuk mereplikasi konsep unit pelayanan publik yang terintegrasi dengan pasar tradisional ke kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Pasar Pelayanan Publik Banyuwangi ini diresmikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada April 2019.

Di Pasar Pelayanan Publik, terdapat 98 jenis dokumen dan izin yang dilayani dalam satu tempat, seperti dokumen kependudukan, perizinan, IMB, izin praktik usaha kesehatan, dan layanan publik lainnya.

Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi beberapa menteri seperti Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Anung, Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Bupati Anas mengatakan, selain telah memiliki Mal Pelayanan Publik, Banyuwangi juga memiliki dua Pasar Pelayanan Publik, yaitu di Kecamatan Rogojampi dan Genteng.

Ini merupakan unit pelayanan publik pertama di Indonesia yang terintegrasi dengan pasar tradisional.

"Dengan pasar pelayanan publik ini, memudahkan warga untuk mengurus dokumen kependudukan atau izin yang dibutuhkan. Selain itu ikut menggerakkan ekonomi pasar, karena dengan kehadiran unit pelayanan publik ini ikut meningkatkan trafik orang ke pasar tradisional. Bisa urus dokumen dan izin sambil belanja di pasar tradisional," jelas Anas.

Anas mengatakan akan terus meningkatkan jumlah layanan yang bisa diakses di Pasar Pelayanan Publik terutama layanan yang terintegrasi dengan instansi non-pemerintah daerah.

"Seperti di Mal Pelayanan Publik kami yang telah mencapai lebih dari 200 izin di satu lokasi," tambah Anas.

(Yusron Naufal Putra/Haorrahman/Sarah Elnyora/SURYAMALANG.COM)

Sumber: Surya Malang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved