Wali Kota Malang Ingatkan Wali Murid Agar Tak Malas Bayar SPP Sekolah Swasta, Meski Sekolah Daring

SURYAMALANG.COM, MALANG - Wali Kota Malang, Sutiaji meminta wali murid dari siswa yang sekolah swasta untuk tetap membayar SPP sekolah anaknya meski saat ini metode pembelajaran sekolah dilakukan secara daring.

Sutiaji mengingatkan, pembayaran SPP dibutuhkan sekolah, khususnya untuk sekolah swasta, untuk biaya operasional termasuk untuk membayar gaji guru.

"Kalau gak mau bayar, bagaimana nasib gurunya?," kata Walikota Malang Sutiaji saat memberikan pengarahan penerimaan Bosda, Senin (6/7/2020). 

Lebih lanjut Wali Kota memahami jika pembelajaran daring masih hal baru atau belum terbiasa, sehingga ada wali murid yang menganggap anaknya seperti tidak bersekolah, jadi tidak mau bayar SPP .

Dikatakan Wali kota, keluhan-keluhan dari sekolah swasta memang seperti itu. Meski faktanya memang anak tidak belajar di sekolah.

Menurutnya, mendidik anak bukan hanya tugas sekolah. Tapi juga merupakan tugas orangtua.

"Jika sadar itu, maka pasti tidak mengeluhkan soal pembayaran SPP. Ke sekolah adalah meminta bantuan untuk mendidik," kata Sutiaji dalam pertemuan yang dihadiri Ketua yayasan dan sekolah negeri dan swasta itu.

M Sulthon, Ketua LP Maarif NU Kota Malang pada suryamalang.com usai kegiatan membenarkan apa yang disampaikan walikota.

"Memang banyak ortu (Orang tua) yang tidak mau membayar SPP karena daring. SPP mandeg," kata Sulthon.

Padahal, sekolah juga perlu untuk membayar guru juga.

"Saat raportan lalu ya sudah kami sampaikan anggarannya. Tapi ya tidak membayar penuh. Ada yang mau dicicil," jelasnya.

Di LP Maarif ada 68 lembaga. Yang berhenti membayar SPP disebutnya mungkin ada 50 persen.

"Ya bagaimana ini. Murid kurang, SPP nggak bayar," kata mantan Kepala SMAN 8 Kota Malang ini.

Sementara itu, Pemkot Malang lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kenaikkan dana Bosda pada tahun ini.

Besarannya Rp 65.000 per siswa untuk SD-SMP. Tahun sebelumnya Rp 50.000.