Berita Malang Hari Ini
Mendikbud Rekomendasi Sekolah Pakai Kurikulum Darurat , PAUD Hingga SD Diberi Modul Pembelajaran
Mendikbud Nadiem Karim menjelaskan tentang tersedianya kurikulum darurat di masa pandemi Covid-19. Ia merekomendasi sekolah memakainya
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Dyan Rekohadi
lihat foto
"Kurikulum darurat tidak kami paksakan. Namun jika Kadis Pendidikan dan Kepala Sekolah melaksanakan, ini 100 persen legal," tegasnya.
Tapi jika sekolah nyaman dengan K13, ya dikembalikan ke sekolah.
"Terserah. Itu hak kadis dan kasek. Pakai K13 maka beban akan berat atau pakai kurikulum darurat. Rekom Kemendikbud ya pakai kurikulum darurat saja sebagai opsi yang 100 persen legal," jelasnya.
Sedang modul pembelajaran untuk PAUD-SD isinya literasi, numerasi, pendidikan karakter dan kecakapan hidup.
Sedang Mendagri Tito Karnavian meminta sekolah melakukan simulasi dulu sebelum membuka tatap muka dan memperhatikan zona wilayahnya.
Dalam acara itu juga ada best practise dari daerah lain yang sudah melaksanakan tatap muka karena zonanya kuning dan hijau.
Wakil Walikota Tegal, M Zumadi menjelaskan skema 3,4,7. Yaitu tiga hari sekolah, empat hari libur dan 7 hari PJJ.
Ia menyebut di salah satu SMPN menambah jumlah toilet karena tidak ingin ada klaster baru dari keterbatasan toilet.
"Sedang bagi siswa luar Kota Tegal, sekolah kerjasama dengan angkutan umum. Jadi jumlah siswa yang diangkut terbatas," jelasnya.
Namun jika wilayah siswanya masih zona merah dan orange tidak boleh ikut. Mereka harus tetap belajar dari rumah.
Ia juga menyarankan pemakaian local loop untuk akses internet. Ini dimanfaatkan di Kota Tegal. Sebab jika pakai Zoom yang basisnya di luar negeri, maka uang akan "lari" kesana.
Beberapa perwakilan kepala dinas dari luar Jawa mengeluhkan tak ada akses internet karena kondisi wilayah.
Sehingga kucuran dana triliunan rupiah tidak bisa dimanfaatkan daerah lain.
Bantuan pulsa/paket data sebesar Rp 7,2 triliun untuk siswa, guru, dosen dan mahasiswa mulai September-Desember juga disampaikan di pertemuan itu.
Sementara itu Wakil Walikota Malang menyampaikan sejauh ini untuk untuk PJJ di kota Malang antara lain menggunakan kombinasi door to door.
Ada juga keterlibatan masyarakat untuk memberikan wifi di masjid, balai RW. Karena masih di zona merah, maka belum ada pembelajaran tatap muka sampai jenjang SMP.
Terkait bantuan pulsa, sekolah sedang menuntaskan data nomer HP siswa dan guru lewat dapodik.
"Ini yang pakai APBN. Bukan dari Bos. Kalau yang dari APBD Kota Malang lewat RW-RW dari Diskominfo," jelas Edi.
