Penanganan Covid
Bromo Jadi Sasaran Sosialisasi Prokes CHSE, Kemenparekraf: Siap Pacu Sektor MICE
Tak diragukan, saat ditinjau destinasi wisata Bromo, betul-betul menerapkan protokol kesehatan MICE secara ketat.
lihat foto
Penulis : Tony Hermawan , Editor : Dyan Rekohadi
SURYAMALANG.COM, PROBOLINGGO - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meninjau penerapan protokol kesehatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition atau MICE di tempat destinasi wisata.
Di Jawa Timur, Gunung Bromo salah satu dari 9 destinasi di Indonesia yang dipilih Kemenparekraf RI untuk mensosialisasikan protokol kesehatan yang sesuai dengan CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability).
Tak diragukan, saat ditinjau destinasi wisata Bromo, betul-betul menerapkan protokol kesehatan MICE secara ketat.
Misalnya, pertama kali yang musti dilakukan pelancong saat ingin ke Bromo
adalah mem-bookingtiket melalui online dengan mengunjungi website https://bookingbromo.bromotenggersemeru.org.
Selain menerapkan registrasi secara online, wisatawan wajib membawa surat keterangan sehat.
Jika tidak membawa surat, petugas penjaga tak segan melarang wisatawan masuk ke kawasan Bromo lantaran tak bisa menunjukkan surat keterangan sehat.
Rupanya, protokol kesehatan MICE juga berlaku bagi para pelaku wisata.
Misalnya para pemilik penyewaan mobil jeep yang biasa digunakan pelancong untuk menikmati sunrise di Bromo.
Jika biasanya kapasitas mobil jeep bisa mengangkut 5 orang, sekarang hanya bisa 3 orang. Bahkan di dalam jeep juga terpasang sekat plastik, untuk meminimilasir kontak.
Para pedagang toko warung makan atau oleh-oleh juga selalu mengenakan masker saat melayani pembeli.
Tak hanya itu pihak TNBTS memberikan tanda bulat-bulat di top view penanjakan menjadi penunjuk agar wisatawan bisa saling jaga jarak.
Hal-hal seperti ini yang membuat otoritas setempat akhirnya menambah jatah pengunjung karena dinilai tempat wisata tersebut mematuhi protokol kesehatan.
"Jadi kita awal buka 20 persen untuk daya tampung, kemudian kita melakukan evaluasi karena takut ada kluster baru kan. Dari evaluasi tim terpadu Pemkab Probolinggo, kepolisian, TNI, masyarakat adat hasilnya baik maka kita tingkatkan kuotanya dari 20 persen jadi 40 persen," kata John Kennedy Kepala TNBTS, Sabtu (3/10/2020).
