Berita Malang Hari Ini
Mendorong Daya Saing UMKM, Harus Saling Bantu
ni karena UMKM berada di sektor informal. Dari sistem pengelolaan usaha tak efisien karena masalah SDM.
Penulis: Sylvianita Widyawati | Editor: Dyan Rekohadi
lihat foto
Sedang Iwan Faidi, Asisten Deputi Koperasi dan UMKM Perekon Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan untuk perlindungan dan pemberdayaan UMKM diatur dalam UU Cipta Kerja yang baru.
Saat ini sedang dikerjakan turunannya berupa RPP. "Paling sulit membuat RPP untuk UMKM," jelas Iwan. Salah satu kendala pengembangan UMKM adalah masalah data. Dalam UU Cipta kerja disebutkan perlu basis data tunggal. Masalah data menjadikan data UMKM berbeda-beda antar lembaga. "Dalam UU itu ada amanat data tunggal. Seperti nama pengelola, nama perusahaan, pegawai, omzet dll," katanya.
Selama ini, karena tak ada data tunggal, maka menyulitkan pemberian subdisi atau bantuan. Hal ini karena banyak usaha serupa.
Ramai usaha pulsa, banyak yang bikin. Akhirnya data-data dobel.
Selain itu juga ada amanah di UU tentang pengelolaan terpadu.
Dasarnya adalah klaster dan dikeroyok ramai-ramai dalam waktu tak sama. Misalkan di Tanggulangin, Sidoarjo dimana tumbuh usaha produksi kulit.
Maka ada yang ngedrop mesin jahit dll. Atau usaha rendang. Maka ada keterlibatan BPOM mengawal agar izin keluar hingga dengan izin MD (makanan dalam negeri).
"Memang waktunya jadi lama, tapi akan berhasil. Dalam pengelolaan terpadu itu, perguruan tinggi bisa terlibat. Misalkan pendampingan sistem/aplikasi keuangan.
Selain itu, amanah di UU Cipta Kerja ada soal 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah memakai/untuk UMKM. Sylvianita Widyawati
Catatan Redaksi: Bersama-kita lawan virus corona. SURYAMALANG.COM mengajak seluruh pembaca untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat pesan ibu, 3M (Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak).
