Breaking News:

Bantahan Mahfud MD Soal Tuduhan Memberi Restu kepada Moeldoko untuk Kudeta AHY dari Partai Demokrat

Bantahan Mahfud MD Soal Tuduhan Memberi Restu kepada Moeldoko untuk Kudeta AHY dari Partai Demokrat

Editor: eko darmoko
Kompas.com
Mahfud MD di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020). 

SURYAMALANG.COM - Terkait rencana kudeta terhadap kekuasaan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat, muncul kabar bahwa Mahfud MD memberi restu kepada Moeldoko untuk melakukan kudeta tersebut.

Kabar ini pun langsung dibantah oleh Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Sedangkan Moeldoko menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Bantahan ini disampaikan Mahfud MD sebagai klairifikasi bahwa dirinya mendukung langkah Moeldoko dalam upaya kudeta terhadap kekuasaan AHY di Partai Demokrat.

Dugaan Kudeta Partai Demokrat, Ada 4 Tokoh yang Diduga Ingin Melengserkan AHY sebagai Ketum

Mengenal Moeldoko, Jenderal dari Kediri yang Diduga Kudeta Partai Demokrat, Berikut Bantahan darinya

"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," ujar Mahfud MD dikutip dari akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, Selasa (2/2/2021).

"Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain."

"Terpikir saja tidak, apalagi merestui," ujar Mahfud, dikutip SURYAMALANG.COM dari Kompas.com.

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara, Ani Yudhoyono memberikan selamat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru, Letjen TNI Moeldoko (kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013). Letjen TNI Moeldoko menggantikan pejabat lama, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang memasuki masa pensiun. (FOTO DOKUMENTASI).
Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara, Ani Yudhoyono memberikan selamat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru, Letjen TNI Moeldoko (kiri) usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2013). Letjen TNI Moeldoko menggantikan pejabat lama, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang memasuki masa pensiun. (FOTO DOKUMENTASI). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Mahfud menyebutkan, sulit dipercaya kepemimpinan partai sebesar Partai Demokrat bisa dikudeta.

Terlebih lagi, masyarakat saat ini dengan mudahnya melakukan kontrol di tengah era demokrasi yang sangat terbuka.

Sejalan dengan itu, lanjut Mahfud MD, posisinya juga tidak bisa digunakan untuk memberikan restu pengambilalihan kepemimpinan partai.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved