Nasional

Utang Indonesia di Era Jokowi Tembus Rp 6 Triliun Lebih, Sri Mulyani Bandingkan dengan AS & Perancis

Utang Indonesia di Era Jokowi Tembus Rp 6 Triliun Lebih, Sri Mulyani Bandingkan dengan AS & Perancis

Editor: eko darmoko
Instagram/Jokowi
Presiden Jokowi 

SURYAMALANG.COM - Pemerintah Indonesia diera Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat memiliki utang senilai Rp Rp 6.074,56 triliun.

Nominal ini dirilis oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per Desember 2020 lalu.

Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 38,68 persen.

Utang tersebut berasal dari utang domestik ditambah utang luar negeri.

Dikutip SURYAMALANG.COM dari Kontan, Rabu (17/2/2021), secara tahunan rasio utang pemerintah tersebut meningkat dari level 29 persen terhadap PDB pada Desember 2019 yang lalu.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo pun menanggapi soal polemik utang pemerintah yang melonjak ini.

Baca juga: Mulai Lukisan Kabah Hingga Al Quran, 12 Barang Gratifikasi yang Dilaporkan Jokowi Kini Milik Negara

Baca juga: Masukan untuk Bahan Revisi UU ITE, Jokowi Akan Minta DPR Hapus Pasal-pasal Karet

Menurutnya, meski rasio meningkat tetapi Indonesia tidak pernah gagal membayar.

“Kita tidak pernah default membayar utang. Bahkan, ketika rasio kita masih cukup tinggi,” kata Prastowo.

Mengutip keterangan dalam buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTa edisi Januari 2021, meskipun meningkat, tetapi rasio utang pemerintah per akhir tahun lalu masih di bawah batasan yang diatur Undang-Undang (UU).

Sebagai informasi, dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah di angka 60 persen.

Dengan begitu, sejauh ini komposisi utang pemerintah tetap terjaga di bawah batas tersebut, sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makroekonomi.

Sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang tersebut, pemerintah juga telah upayakan kemandirian pembiayaan.

Ini terlihat dari komposisi utang pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).

Selain itu, posisi utang pemerintah pusat memang mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Halaman
123
Sumber: Kontan
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved