Berita Malang Hari Ini

Pemkab Malang akan Gunakan Cukai Rokok untuk Pembangunan RS Jantung Kepanjen

Biaya pembangunan RS Jantung Kepanjen Kabupaten Malang rencananya diambil dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).

Penulis: Mohammad Erwin | Editor: isy
SURYAMALANG.COM/M Rifky Edgar
Ilustrasi - Pita cukai rokok tahun 2020 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Erwin Wicaksono
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Biaya pembangunan RS Jantung Kepanjen Kabupaten Malang rencananya diambil dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).

"Sebagai penunjang pembangunan RS Jantung, sudah disiapkan lahan seluas 2 hektare di area sekitar RSUD Kanjuruhan. Besar harapan kami, agar penerimaan DBHCHT Kabupaten Malang 2021 juga dapat dialokasikan untuk pembangunan Rumah Sakit Jantung di Kabupaten Malang," ujar Wakil Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto ketika dikonfirmasi pada Kamis (1/4/2021).

Kata Didik, penerimaan DBHCT di Kabupaten Malang begitu besar.

Uang sebesar Rp 80 Miliar merupakan raihan DBHCT wilayah seluas 33 kecamatan tersebut.

Mantan Kepala Desa Tunjungtirto ini menjelaskan, Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur .

Lahan tanam tembakau di Kabupaten Malang mencapai 498 hektare, meliputi wilayah Sumberpucung, Wonosari, Tajinan, Kromengan, Tumpang, Poncokusumo dan Donomulyo.

Perkebunan tembakau di Kabupaten Malang dikelola oleh 55 kelompok tani.

Secara produktivitas, pada tahun 2020, hasil produksi tembakau di Kabupaten Malang sebesar 870,1 ton.

Jenisnya beragam, mulai dari tembakau lokal, tembakau jawa hingga tembakau virginia.

"Tembakau dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Sekaligus juga mampu mendorong pergerakan ekonomi. Baik tingkat daerah maupun nasional. Peran serta eksistensi industri rokok ditunjukan melalui DBHCHT," jelas Didik.

Di sisi lain, Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Latif Helmi menerangkan, penggunaan DBHCT untuk pembangunan fasilitas kesehatan merupakan hal yang realistis dan diperbolehkan.

Ia menjelaskan, alokasi DBHCT dibagi dalam beberapa persentase.

Sebanyak 50 persen dari DBH-CHT digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lalu 25 persen digunakan untuk perbaikan bidang kesehatan, lingkungan, sosial juga termasuk sarana kesehatan.

Terakhir, 25 persen lainnya digunakan untuk membuat lingkungan usaha yang bersifat legal.

"Sebagaimana arahan Menteri itu (pembangunan RS Jantung pakai DBHCT) memungkinkan. Tapi harus dikonsultasikan lagi terkait sarana-sarana apa saja yang dibutuhkan," terang Latif.

Kata Latif, pembangunan fasilitas kesehatan dengan menggunakan DBHCT bukanlah sebuah hal yang baru.

"Ada sebagian malah di kota atau kabupaten lainnya untuk pembangunan rumah sakit Paru-paru," tutupnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved