ADD di Kota Batu Telat Cair Hingga 3 Bulan

Sebelumnya, Pemkot Batu mengundang sekretaris desa untuk datang ke Balaikota Among Tani membicarakan kendala keterlambatan pencairan ADD.

Namun kemudian yang datang adalah para kepala desa, bukan Sekdes.

“Sebetulnya undangan itu untuk Sekdes tapi kami sepakat hadir sebagai kepala desa. Alasannya, persoalan ini bukan lagi persoalan yang bisa diselesaikan Sekdes, jadi kami merasa berkepentingan untuk hadir,” kata Andi.

Menurut Andi, persoalan kali ini tidak bisa dianggap sepele oleh Pemerintah Kota Batu.

ADD yang sampai memasuki bulan keempat tidak bisa dicairkan telah memunculkan banyak persoalan di lapangan.

“Bukan sekadar kepala desa dan perangkatnya yang tidak mendapatkan penghasilan tetap (Siltap), tetapi juga di lainnya seperti program penanganan stunting dan kemiskinan yang kami ambil dari ADD. Itu tidak bisa kami hentikan dan menjelaskan ke masyarakat kalau uangnya belum cair,” tegasnya.

Andi menegaskan bahwa Pemdes adalah ujung tombak pemerintah karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pemdes tidak bisa terus-terusan menggunakan dana talangan untuk menjalankan program dan menggaji perangkat.

“Kami bisa mencari dana talangan, tetapi dana talangan yang telah kami upayakan tidak diimbangi dengan kinerja baik oleh satuan kerja di atas kami, ya percuma. Mereka sendiri tidak satu kejelasan menjelaskan tentang persoalan ini,” kata Andi.