Berita Tuban Hari Ini
Isu Muktamar Luar Biasa, PKB Tuban dan Anggota DPR RI Ratna Juwita Sari Angkat Bicara
Ketua DPC PKB Tuban, M Miyadi menanggapi isu MLB tersebut dengan enggan. Menurutnya, PKB hanya ada satu, tidak ada yang lain.
Penulis: Mochamad Sudarsono | Editor: Dyan Rekohadi
lihat foto
Menurut dia, sampai saat ini tidak pernah ada pembahasan mengenai MLB sebagaimana yang berkembang liar di luar.
"Tidak ada itu MLB, kita barusan Mukernas. Itu hanya klaim barisan sakit hati saja," ujar Ratna dikonfirmasi isu tersebut, Selasa (13/4/2021).
Politisi perempuan muda ini menegaskan, tetap setia pada Gus Ami sebagai Ketua Umum PKB.
Disebutnya, semua kebijakan partai yang dijalankan sudah sesuai dengan AD/ART Muktamar di Bali.
Terkait Muscab serentak Maret lalu yang disoal, itu memang membawa gaya baru hanya untuk meminimalisir gesekan antar kader.
"Tetap pada barisan Gus Ami, semua yang dijalankan sudah sesuai AD/ART. Tidak ada keinginan intervensi dari DPP," pungkas anggota komisi VII itu.
Isu MLB PKB
Mengutip dari Tribunnews.com, wacana Muktamar Luar Biasa PKB berhembus baru-baru ini di mana ada kabar ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ingin terselenggaranya Muktamar Luar Biasa.
Ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).
Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.
"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).
Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum. Sehingga AD/ART partai diubah.
Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.
Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.
"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART. Pemilihan Ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," ujar Andi.
