Breaking News:

Berita Surabaya Hari Ini

Pemkot Surabaya Putuskan Akan Lepas Surat Ijo Ke Kementerian, Selanjutnya Capai Tujuan Sertifikat

Eri menjelaskan, sudah siap untuk melepas atau menghibahkan Surat Ijo kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

SURYAMALANG.COM/ISTIMEWA
Wakil Wali Kota Armuji saat menggelar pertemuan bersama Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Kemendagri, dan Kementerian ATR/BPN, di Kantor DPD RI, Jakarta, Kamis (15/4/2021). 

Terkait kapan realisasinya? Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya itu mengatakan, masih menunggu arahan DPD RI yang masih akan mengumpulkan beberapa stakeholder untuk melancarkan pelepasan.

"Kita sudah mau lepas, tinggal nanti insya Allah kalau kementerian nerima sudah selesai. Nanti setiap tanah yang luasnya 250 m² yang digunakan tempat tinggal yang kita lepas," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menggelar Rapat Koordinasi Penyelesaian Tanah Surat Ijo Kota Surabaya, Kamis (15/4/2021).

Dalam pertemuan tersebut, LaNyalla dengan tegas meminta negara hadir dan menyelesaikan masalah ini.

"Sudah saatnya negara hadir untuk menyelesaikan konflik Tanah Surat Ijo di Surabaya dengan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Pokok Agraria, demi tercapainya implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria," ujar LaNyalla.

Ia pun mendorong Rapat Koordinasi itu menghadirkan solusi, sekaligus memberikan jawaban untuk 46 ribu lebih warga Kota Surabaya yang menyebar di 23 kecamatan yang menghuni Tanah Surat Ijo.

“Alhamdulillah tadi semua pihak secara prinsip sudah setuju, Tanah Surat Ijo akan dilepas. Kementerian ATR/BPN dan Kemendagri sudah setuju. Pemkot Surabaya juga sudah setuju. Tinggal satu langkah lagi,” tandas LaNyalla usai Rakor di Ruang Delegasi Pimpinan DPD RI.

Satu langkah lagi yang dimaksud LaNyalla adalah pihaknya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo, untuk mengusulkan agar Presiden menggelar Rapat Terbatas dengan melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kemnedagri, Kejaksaan Agung dan KPK dalam menyepakati payung hukum pelepasan, sekaligus sertifikasi Tanah Surat IJo.

“Karena prinsipnya dalam Rakor tadi semua pihak sudah sepakat melepas. Termasuk Pemerintah Kota Surabaya. Jadi nanti saya juga minta Presiden Jokowi yang secara simbolis menyerahkan sertifikat kepada warga Surabaya,” tambahnya.

Penyelesaian masalah ini, menurut LaNyalla, bukan hal mustahil. Karena, di daerah lain, status tanah serupa bisa terselesaikan.

Halaman
123
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Surya Malang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved