Breaking News:

Penanganan Covid

Ending Kontroversi Vaksin Nusantara, Penelitian Tidak Diteruskan & Berganti Jadi Berbasis Pelayanan

Ending kontroversi pengawasan pengembangan vaksin berbasis sel dendritik dialihkan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke Kemenkes.

KOLASE - Tribunnews/JEPRIMA - Freepik
Jenderal TNI Andika Perkasa - ilustrasi vaksin Covid-19 

SURYAMALANG.COM - Kontroversi penelitian Vaksin Nusantara akhirnya berakhir dengan intervensi pemerintah yang menghentikan penelitian itu.

Tapi penelitian yang disebut sebagai pengembangan vaksin berbasis sel dendritik itu bukan berarti berhenti total, hanya saja dasar dan konsep penelitian yang dirubah.

Ending kontroversi penelitian vaksin Nusantara ini ditandai dengan adanya penandatangan nota kesepahaman terkait penelitian sel dendritik untuk penanganan Covid-19.

Baca juga: Kontroversi Vaksin Nusantara, Jubir Penanganan Covid-19 & BPOM Ungkap Jika Bukan Karya Anak Negeri

Baca juga: Mabes TNI Akhirnya Sebut Status Penelitian Vaksin Nusantara, Akan Disusun Perizinan dan Kerjasama

Nota kesepahaman ditandatangani tiga pihak yakni Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala BPOM Penny K. Lukito.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut disaksikan langsung oleh Muhadjir.

Nota kesepahaman tiga pihak itu berisi tentang "Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2".

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di Markas Besar TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta, pada Senin (19/4/2021).

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menandatangani Nota Kesepahaman
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menandatangani Nota Kesepahaman "Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2" di Markas Besar TNI AD, Jakarta pada Senin (19/4/2021) pagi. (Dispenad)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan pengawasan pengembangan vaksin berbasis sel dendritik dialihkan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ke Kementerian Kesehatan.

"Yang semula berada dalam platform penelitian vaksin dan berada di bawah pengawasan BPOM, sekarang dialihkan ke 'Penelitian Berbasis Pelayanan' yang pengawasannya berada di bawah Kemenkes," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Selasa (20/4/2021).

Muhadjir Effendy mengatakan berdasarkan nota kesepahaman itu, RSPAD Gatot Subroto ditetapkan sebagai penyelenggara penelitian.

Halaman
12
Editor: Dyan Rekohadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved