Breaking News:

Advertorial

Pemkot Malang Raih Predikat WTP 10 kali Berturut-Turut

Pemkot Malang kembali meraih predikat WTP untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Laporan Keuangan 2020

Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah | Editor: isy
Pemkot Malang
Wali Kota Malang, Sutiaji, saat menerima Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat (28/5/2021). 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Rifky Edgar
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - Pemkot Malang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Predikat ini membuat Kota Malang telah meraih 10 kali berturut-turut predikat WTP.

Hal ini pun menjadi prestasi dari Pemerintah Kota Malang.

Wali Kota Malang, Sutiaji, menerima secara resmi laporan tersebut dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Joko Agus Setyono di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Jumat, (28/5/2021).

Pada kesempatan itu hadir pula Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Asmualik, Pjs Sekda Kota Malang, Hadi Santoso, Inspektur Kota Malang, Abdul Malik dan Kepala BKAD, Subkhan.

"Kami patut bersyukur. Dan kami Pemerintah Kota Malang akan terus mempertahankan predikat tersebut dengan peningkatan kinerja dengan transparansi dan akuntabel pada pelaporan keuangan daerah" ujar Wali Kota Malang, Sutiaji.

Meski telah meraih 10 kali predikat WTP, Sutiaji mengatakan, bahwa predikat tersebut adalah bentuk komitmen bersama antar seluruh elemen di Pemkot Malang

Baginya, prestasi ini tidak gampang diraih karena banyak indikator yang harus dipenuhi untuk mempertahankan predikat tersebut. 

"Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK selama ini disambut terbuka. Pemerintah Kota Malang selalu kooperatif dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan" ujarnya.

Sutiaji menjelaskan bahwa Pemkot Malang sangat memahami pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK berjalan secara profesional dan independen serta memberikan rekomendasi yang konstruktif. 

Laporan hasil pemeriksaan ini adalah untuk memenuhi ketentuan UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang mewajibkan BPK untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD, Bupati dan Walikota.

"Semoga kedepan kita dapat terus mempertahankan sekaligus meningkatkan pelayanan kita pada masyarakat dan menyajikan laporan keuangan daerah secara maksimal; saya berharap seluruh perangkat daerah dapat terus berinovasi dan berkarya untuk mencapai tujuan dimaksud," tandasnya. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved