Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan Soroti Ketimpangan Ekonomi dan Ketergantungan PAD dalam RPJMD

SURYAMALANG.COM, MALANG – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang 2025–2029 memasuki tahap penting, Kamis (10/7/2025).

Dalam rapat paripurna DPRD, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan kritis mereka terhadap dokumen perencanaan lima tahunan tersebut.

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Djoko Prihatin, menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna menjamin arah pembangunan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih serta kebijakan nasional.

“Optimalisasi pajak dan retribusi menjadi kunci keberhasilan PAD. Pemerintah harus berani menggali sumber baru yang inovatif, termasuk memaksimalkan aset daerah, BUMD, dan potensi ekonomi kreatif serta pariwisata,” kata Djoko, Kamis (10/7/2025).

Golkar juga mengingatkan bahwa proporsi PAD Kota Malang yang hanya 43 persen dari total pendapatan menunjukkan perlunya efisiensi belanja dengan prinsip value for money, serta digitalisasi dalam tata kelola keuangan daerah.

Pembangunan ekonomi yang belum inklusif dan kesenjangan wilayah menjadi catatan tersendiri.

“Pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2024 hanya 5,4 persen, dengan rasio gini 0,42 dan angka kemiskinan 3,91 persen. Ini menunjukkan ketimpangan yang harus ditangani serius,” lanjutnya.

Golkar juga mendorong diversifikasi pendanaan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dana CSR, dan inovasi pendanaan syariah.

Target PAD mencapai Rp 4 triliun pada tahun 2030 dinilai realistis jika disokong kebijakan yang tajam dan konsisten.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Sony Rudiwiyanto, mengkritisi belum optimalnya perencanaan ekonomi, baik mikro maupun makro, dalam RPJMD.

Ia menyoroti ketidaksinkronan antara rencana jangka menengah dan panjang serta belum meratanya pembangunan antarwilayah di Kota Malang.

“Perlu diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Strategi yang inklusif dan berkelanjutan wajib dirumuskan agar performa makroekonomi tetap terjaga,” ujar Sony.

Ia juga menyebut pengembangan ekonomi kreatif, digital, dan pariwisata Kota Malang masih jauh dari optimal.

Menurutnya, keberadaan Malang Creative Center (MCC) seharusnya bisa menjadi katalis dalam penguatan ekosistem ekonomi kreatif.

“Ekonomi kreatif belum benar-benar tercermin dalam RPJMD. Padahal ini bisa menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.