Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Malang atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020

"Program yang harus dibuat itu salah satunya harus memiliki komitmen yang lebih kuat sehingga mampu meningkatkan kualitas kota Malang dalam berbagai bidang," katanya.

Selanjutnya dari fraksi PKB, yang dibacakan oleh Arif Wahyudi lebih banyak menyoroti terkait dengan pandemi covid-19.

Fraksi PKB pun memberikan saran dan masukan kepada pemerintah kota Malang untuk dapat menangani pandemi covid-19 yang hingga kini belum juga berakhir.

Salah satunya ialah mendorong pemerintah kota Malang agar lebih keras lagi dalam hal sosialisasi atas pentingnya vaksinasi covid-19

Kata Arif saat ini di lapangan masih banyak masyarakat yang enggan untuk ikut program vaksinasi dikarenakan rasa takut yang menghantui.

Masyarakat kelompok ini adalah masyarakat yang rentan atas kesimpangsiuran berita yang memang secara sengaja dibuat oleh kelompok yang anti kemapanan.

"Maka dari itu saya meminta kepada masyarakat untuk meluruskan kesimpangsiuran berita vaksinasi dengan cara yang lebih bijak. Yang masih tetap di bawah kendali Wali Kota Malang dan pemerintah kota Malang. Jadi sosialisasi harus intens dilakukan," imbuh Arif.

Arif menambahkan, di samping pemerintah kota Malang saat ini sedang fokus untuk menguatkan kembali PPKM Mikro, Fraksi PKB mendorong Pemkot Malang agar ikut terjun ke lapangan.

Karena fakta yang ada di lapangan pos PPKM mikro ternyata masih banyak yang tidak paham apa yang harus dilakukan.

Untuk itu, fraksi PKB meminta agar pemerintah segera turun tangan dalam rangka penguatan atas partisipasi masyarakat yang sudah terbangun itu.

"Selain Pemkot harus turun langsung ke lapangan, kami juga meminta kepada Wali Kota Malang agar melakukan kegiatan pembagian vitamin dan asupan makanan bergizi bagi masyarakat yang tidak mampu. Termasuk pengadaan masker hand sanitizer dan kembali menggalang penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah," ucapnya.

Sementara itu, dari Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh Lelly Thresiyawati lebih banyak menyoroti soal APBD 2020.

Salah satunya ialah terkait dengan penyusunan APBD yang menganggap bahwa pemerintah kota Malang perlu menggunakan dasar incremental budget yang seharusnya disusun dengan pendekatan performance budget.

Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 155 tahun 2000.

"Apabila Pemkot menggunakan pendekatan incremental budget, maka seringkali mengabaikan rasio-rasio keuangan APBD, Dengan artian adanya prinsip yang penting pendapatan baik meskipun untuk menaikkan nya diperlukan biaya yang tidak efisien," tukas Lelly.