Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Malang atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020

Lalu menambahkan bahwa dalam menentukan target pendapatan daerah Pemkot masih mendasarkan pada kaidah instrumental, yaitu menaikkan beberapa persen dari tahun sebelumnya bukan didasari dari potensi.

Demikian juga untuk pengukuran prestasi OPD, pola pendapatan masih terbatas pada rasio pengumpulan atau collection rasio kan pada rasio cukupan atau coverage ratio.

"Begitu juga untuk layanan operasional di lapangan untuk mengoptimalkan PAD kami lihat masih belum dilaksanakan secara prima. Karena masih adanya birokrasi layanan dan sistem pengawasan di lapangan belum berjalan efektif sehingga masih banyak," ucapnya

Terakhir fraksi Gerindra menyarankan aspek perencanaan harus maksimal untuk mengelola semua sektor agar nantinya tidak terjadi silpa.

Untuk itu, perlu langkah inovasi program atau peningkatan layanan publik sehingga akan terjadi serapan anggaran yang lebih baik, termasuk untuk realisasi fisik lapangan baik kualitas maupun kuantitas harus ditingkatkan terutama di sektor pembangunan infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran APBD.

"Fraksi Gerindra berharap pemerintah kota Malang terus meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang valid akuntabel dan transparan. Dalam hal ini sistem pengelolaan keuangan yang memadai dan pelaksanaan administrasi keuangan daerah yang maksimal. Hal itu akan menjadikan satu titik keberhasilan sebuah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya," tandas Fraksi Gerindra.