Breaking News:

Berita Malang Hari Ini

LSM MCW Nilai Anggaran Bansos Covid-19 Cukup Kecil Dibanding Mamin dan Belanja Dinas Pemkot Malang

LSM MCW menyoroti anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Kota Malang berkaitan dengan penyaluran bansos

Penulis: Mochammad Rifky Edgar Hidayatullah | Editor: isy
SURYAMALANG.COM/M Rifky Edgar
Ilustrasi - Pemkot Malang menyalurkan bansos ke warga yang sedang isolasi mandiri (isoman) 

Berita Malang Hari Ini
Reporter: Rifky Edgar
Editor: Irwan Sy (ISY)

SURYAMALANG.COM | MALANG - LSM Malang Corruption Watch (MCW) menyoroti anggaran yang digelontorkan oleh Pemerintah Kota Malang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Mereka menilai bahwa anggaran yang digelontorkan Pemkot Malang untuk bansos ini terlalu kecil, jika dibandingkan dengan anggaran untuk makan minum dan perjalanan dinas Pemkot Malang.

Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh MCW, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang ditujukan menanggulangi Covid-19 sebesar Rp 65 miliar atau 2,58 persen dari total belanja 2021 yakni sebesar Rp 2,5 triliun.

Jumlah alokasi BTT itu khususnya untuk belanja bansos kata MCW masih jauh di bawah alokasi belanja makan dan minum rapat sebesar Rp 27 miliar dan belanja perjalanan dinas Rp 67 miliar.

"Pemkot harus mengurangi-menghapus operasional birokrasi yang tidak memungkinkan terlaksana saat pandemi seperti belanja perjalanan dinas, belanja makan dan minum rapat, termasuk proyek yang tidak mendesak," ucap Janwan Tarigan/Divisi Riset dan Informasi MCW.

MCW pun mendesak Pemkot Malang agar memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warga dengan sumber daya yang ada diprioritaskan bagi rakyat.

Hal ini dapat dilihat dari anggaran belanja pemerintah yang dapat dijadikan tolak ukur prioritas pemerintah pada tahun anggaran berjalan.

Khususnya pada masa pandemic diterapkan PPKM di Kota Malang khususnya telah menyebabkan risiko dan kerentanan sosial mengganas.

"Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan di Pasal 8 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina," ucapnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved